Opini: Pilkada dan Sambutan Covid-19

  • Whatsapp

Oleh : Yusril Hajarsik, Mahasiswa Ilmu Politik UHO, dan Kader HMI Cabang Kendari

Akhir-akhir ini kita digegerkan dengan keadaan yang begitu krusial, yang mana hampir seluruh negara yang ada di dunia disulitkan oleh wabah berbahaya bernama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak terkecuali Indonesia, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia termasuk berpengaruh pada kehidupan berpolitik.

Bacaan Lainnya

Sebelum saya membahas lebih jauh maka terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan Definisi tentang politik, secara definisi yang ada di dalam buku dasar-dasar Ilmu Politik oleh Prof. Miriam Budiardjo bahwa “politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.” Aristoteles menyebutnya dengan “en dam onia” atau the good life, dari definisi tersebut maka kita akan mencari apa instrument yang akan digunakan untuk mencapai kehidupan yang baik menurut Aristoteles, secara teoritis maka terlebih dahulu perlu kiranya membentuk suatu Negara, untuk mengorganisir masyarakat dan wilayahnya, seperti perkataan Roger F.Soltau dalam bukunya Introduction to Politics “ Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dengan warganya serta hubungan antar negara.” Tujuan yang dimaksud pada definisi di atas adalah bagaimana Negara bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya melalui badan pemerintahan.

Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam suatu Negara perlu kiranya ada pemimpin yang mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat, jawaban yang saya maksud di sini adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kesejahteraan bagi masarakat, tentunya bukan hanya sekedar jawaban melalui lisan melainkan harus ada tindakan yang sifatnya intensif.

Sebagai Negara Demokrasi sudah seyogiyanya masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin dan mencalonkan diri sebagai pemimpin selagi memenuhi syaratan, sebagaimana pengertian dari demokrasi itu sendiri yaitu “ Pemerintahan dari Rakyat”.

Olehnya itu dalam waktu dekat ini beberapa daerah yang ada di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada), hal ini tertuang pada peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota 2020.

Ajang demokrasi di tingkat lokal itu akan digelar di 270 wilayah yang meliputi Sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Tentunya pemilhan kepala daerah kali ini akan sedikit berbeda dengan pemilihan sebelumnya, mulai dari persiapan sampai pada penetapan calon terpilih, hal ini tidak lain karena adanya bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pilkada 2020 ini diharuskan untuk digelar di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu, kalau kita melihat dari pada perkembangan covid-19 sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan kapan wabah ini akan hilang, maka timbul beberapa pertanyaan, “apakah pilkada di tengah pandemi Covid-19 terkesan dipaksakan” ? saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini sudah seharusnya dikeluarkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, kalau kita melihat besar anggaran yang dikeluarkan pada momentum pilkada kali ini, membuat saya ingin berteriak kepada para penguasa untuk lebih fokus pada percepatan penanganan covid-19. Entahlah, mungkin para penguasa sudah memikirkan semuanya.

Saya khawatir pilkada kali ini masyarakat akan lebih kepada sifat Apolitis, dan kemungkinan tidak menggunakan hak suaranya di TPS karna takut akan tertular oleh Covid-19 yang masih merajalela di Indonesia, terkecuali para penyelenggara bisa menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada setiap wajib pilih, tapi saya rasa ini akan membutuhkan biaya yg tidak sedikit, apa lagi saat ini Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi. Harapan saya kepada Masyarakat Indonesia yang daerahnya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk bisa berpartisipasi memberikan hak suaranya di TPS nanti, dengan selalu mematuhi protocol penanganan virus corona.

Biasanya orang yang tidak memberikan hak suaranya pada momentum pemilu dan pemilihan disebut Golongan Putih (Golput), golput adalah persoalan yang sering terjadi pada pemilu dan pemilihan (pilkada) di Indonesia, gerakan Golput besar-besaran ini muncul pada pemilu tahun 1977. Di mana pemilu kala itu terjadi gerakan di antara beberapa kelompok, salah satunya adalah mahasiswa yang menganggap bahwa pemilu kala itu kurang memenuhi syarat untuk melakukan pemilihan umum secara demokratis, untuk menyikapi masalah ini mereka bertekad untuk tidak memberikan hak suaranya di TPS, dan menamakan dirinya sebagai golongan putih (golput). Hal ini pula yang menjadi bahan perbandingan pada momentum pilkada kali ini, melihat Indonesia saat ini masih dalam suasana pandemic dan akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Terlepas dari persoalan di atas, politik uangpun besar kemungkinan akan terjadi, walaupun cara mainnya bukan lagi door to door, tapi lebih kepada penggunaan mesin ATM sebagai alternatif di tengah pandemi untuk melakukan Money Politic, ini adalah efek dari pada dampak virus corona yang tidak memungkinkan timses untuk bertemu langsung kepada pemilih dengan cara tatap muka, karna masyarakat akan lebih takut pada penularan covid-19. Maka dari itu harus ada pengawasan yang lebih ketat oleh pihak Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Paslon pada momentum kali ini, tapi ini bukan hanya tugas Bawaslu semata, melainkan adalah tugas kita semua sebagai bukti kecintaan kita terhadap Negara.

Lanjut dari itu, pada pilkada sebelumnya tugas kita hanya sebatas meningkatkan partisipasi politik, maka momentum pilkada kali ini tugas kita bertambah, selain dari pada partisipasi politik, kita juga harus lebih mengedepankan untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protocol percepatan penaganan covid-19. Dan harapan kita untuk melahirkan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan terpenuhi ketika kita turut serta berpartisipasi pada pemilihan kali ini, sekaligus menolak keras pada politik uang dan politik sara. Ini adalah usaha untuk membawa kita pada kehidupan yang baik (the good life).
“Pemimpin Yang Baik Lahir Dari Pemilih Yang Baik”

  • Whatsapp

Pos terkait