Setelah melakukan reses masa sidang II beberapa bulan lalu, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara kini kembali melaksanakan reses masa sidang ke-III Tahun 2021 di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Oktober-14 Oktober 2021.
Reses Sendiri adalah masa dimana Anggota DPRD melakukan kegiatan diluar gedung yaitu melakukan kunjungan kerja baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok disetiap dapil masing-masing.
Sebut saja, sembilan (9) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Dapil I secara bersama-sama melaksanakan kegiatan reses masa Sidang ke-III Tahun 2021, yang mana hari pertama dilaksanakan di Desa Watu Mokala, Kecamatan Andoolo Barat dan desa Awalo kecamatan Buke.
Pada masa reses itu, para anggota dewan berkesempatan untuk bertemu dan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya. Hal ini disampaikan oleh ketua Tim Reses Anggota DPRD Dapil I Kab. Konawe Selatan Drs. H. Djoko Suprihatin, kata dia bahwa untuk pelaksanaan reses masa sidang ke-III tahun 2021 ini dilaksanakan berbeda dengan tahun kemarin, kali ini pelaksanaan nya dibatasi konstituen atau masyarakat yang hadir, akibat dari wabah Covid-19.
Dalam resesnya, keluhan masyarakat lagi-lagi masih soal bantuan pertanian, dan jalan usaha tani yang belum terakomodir oleh pemerintah. Padahal menurut masyarakat, permintaan itu sangat vital dan dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka.
Meski begitu, kata joko, pihaknya akan terus berupaya mencari jalan keluar, dan mengharapkan Pemda mampu menerjemahkan keinginan masyarakat itu.
Selanjutnya, Reses di Dapil II yang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Irham Kalenggo, bersama Wakil ketua II Hj. Hasnawati beserta 8 anggota lainnya telah menerima beberapa aspirasi masyarakat.
Kepala Desa Lipu Masagena misal, ia mengusulkan perbaikan bahu jalan, jalan poros masagena yang sudah jatuh akibat longsor dengan kondisi yang sangat parah serta sawah tadah hujan yang meluap pada musim hujan.
Sedangkan Sekdes Tombekeku mengusulkan peningkatan jalan poros Lambandia sepanjang 2 killo meter.
Jalan yang menghubungkan kabupaten Koltim sepanjang 4,2 killo meter. Serta kuota pegawai KUA yang masih sangat kurang di kecematan.
Kemudian di Desa Tunduno (Ranbar), disana masyarakat mengajukan permintaan pembuatan batas gerbang Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.
Selanjutnya Kepala Desa Awalo yang mengajukan usulan, jalan poros Awalo (pengaspalan atau peningkatan jalan) tembus Angata dan Kecamatan buke kurang lebih 3 km.
Disamping itu pihaknya belum memiliki kantor desa. Selanjutnya permintaan jalan Tapundoi kondisi jalan sangat parah kurang lebih 7 km, sementara Yapundoi adalah penghasil sawit terbesar.
Dan beberapa desa lainnya juga yang berada di dapil II telah menyampaikan usulan-usulan yang sama yakni bantuan pertanian dan pengaspalan jalan usaha tani. Mereka adalah kepala Desa Mataiwoi, Desa Kosebo, Desa Lamooso, Desa Lamoen, Desa Motaha, Desa Wonua Kongga, dan Desa Asaria.
Begitu pula di dapil III yang dipimpin oleh ketua komisi I Nadira, SH beserta Anggota DPRD lainnya menerima usulan dari beberapa desa yang berada di dapil III.
Yaitu, Desa Morome, Desa Cialam, Desa Lambusa, Desa Amohalo, Desa Konda, Desa Ranowila, Desa Mulyasari, Desa Anaupe, Punggaluku, Ombu-Ombu jaya, Anduna, Puulo, Ambalodangge, Ambakumina, dan desa lainnya.
Aspirasi tersebut diantaranya terkait dengan bansos dan BLT, program pemerintah KIS, kebutuhan masyarakat di pandemi Covid ini, limbah Tahu, tempe (desa Lambusa), penganggaram Pilkades untuk 2022, masalah jalan dan masalah lahan.
Serta terkait bibit sapi dan budidaya kelapa untuk dikembangkan.
Adapun di dapil IV yang di pimpin langsung oleh ketua komisi III Herman Pambahako, dimana aspirasi masyarakat yang disampaikan yaitu terkait permasalahan banjir, permasalahan batas desa, masalah pendidikan soal guru kontrak dan terkait pengaspalan jalan.
Herman Pambahako mengatakan status tanah pagar nanti diperjelas lagi, DPRD akan membantu. Sementara batas desa bukan hanya kolono hampir semua wilayah konsel mempermasalahkan batas.
Masalah banjir akan disampaikan kepada bagian BPBD kabupaten untuk penanganannya dan akan dicek kembali anggarannya. “Dan juga setelah selesai reses kami akan memanggil Dinas pendidikan terkait permasalahan pendidikan saat ini di daerah Konawe Selatan,”katanya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
