ANGGOTA DPRD Kabupaten Konawe Selatan baru-baru ini melaksanakan Kajian Antar Daerah (KAD) dibeberapa wilayah di Jawa. Salah satunya Yogyakarta.
Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo S.Sos M.Si mengatakan KAD dibeberapa kota tujuannya untuk mempelajari indikator dan faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang pertama tujuan KAD adalah kita mempelajari indikator untuk meningkatkan PAD,” ungkap Irham.
Ketua DPD I Partai Golkar Konawe Selatan ini menuturkan yang kedua adalah untuk belajar meningkatkan pelayanan kita di masyarakat sebagai aparatur pemerintahan.
“Jadi, KAD jangan dipandang hanya sekedar jalan-jalan. Banyak manfaat yang belajar di Yogyakarta misalkan penetapatan e-voting dalam pemilihan kepala desa,” ujar Irham.
Meskipun e-voting mahal biayanya, lanjut Irham, namun perlu dipersiapkan dalam rangka menjamin demokrasi masyarakat.
“Jadi KAD lebih mempelajari strategi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan PAD,” ulangnya. (ADV)
ANGGOTA Komisi I, II dan III DPRD Kabupaten Konawe Selatan melakukan Kajian Antar Daerah (KAD) di Provinsi DI Yogyakarta.
Yang mana KAD kali ini terkait Sistem Electronic Voting (E-Voting) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman, serta terkait pengembangan kerajinan gerabah melalui transformasi bahan baku tanah liat ke bahan semen (Concrete).
Hal ini, dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan pengembangan potensi ekonomi lokal, di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Serta terkait pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 Maret 2023. (ADV)
Potret Kajian Antar Daerah DPRD Konawe Selatan di Yogyakarta
Komisi III DPRD Konawe Selatan Pelajari MPP di Kota Bogor
DALAM rangka mendorong peningkatan pelayanan Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Kajian Antar Daerah (KAD) ke Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/2/2023).
Kajian Antar Daerah tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Konsel bersama Wakil Ketua Komisi III, Tasman Lamuse, Sekretaris Komisi III, Erman dan para anggota dewan, masing – masing, Hasmawati, Isran Jaya, Andi Ahmad, I Gusti Putu Wibawa, Mbatono Suganda, Herman Pambahako, Butomo Lubis, Djuharuddin dan Udin Saputra.
Ketua Komisi III, Ramlan mengatakan kunjungan DPRD Konsel di Kota Bogor yakni untuk mengetahui bagaimana skema perencanaan pembangunan pembentukan dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) .
Menanggapi hal itu, pejabat funsional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bogor, Beni menjelaskan Kota Bogor sudah membangun MPP sejak tahun 2019 dan diberi nama “Bela Jasa” artinya cukup datang di satu tempat semua pelayanan sudah ada.
Kata Beni, pembangunan MPP yang pertama SK ditetapkan oleh provinsi kedua lokasi, dan ketiga survey lokasi.
Pengendalian Inflasi di Bogor Jadi Acuan Dewan Konawe Selatan
PADA tempat yang sama Wakil Ketua Komisi I, Sutiono, didampingi Sekretaris Komisi I, Anshari Tawulo dan anggota masing – masing, H. Haris, Ahmad Muhaimin, Haena, Muh. Yusri menyambangi bagian ekonomi Setda Kabupaten Bogor mempertanyakan bagaimana cara pengendalian inflasi.
Sutiono bersama anggota Komisi I DPRD Konsel diterima langsung Kepala Bagian PSDA Kota Bogor, Rahmi, dan Rosmalik selaku Subkor Ketahanan Pangan BKP Kabupaten Bogor, menjelaskan tentang profil wilayah Kota Bogor serta pengendalian inflasi tahun 2023.
Kata Rosmalik, pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor didasari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang tim pengendalian nasional.
Selanjutnya Keputusan Menteri dalam Negeri RI nomor 50008135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013. Keputusan Bupati Bogor nomor 500/53/KPTS/PER-UU/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 – 2024.
“Kondisi inflasi Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk ke dalam perhitungan IHK di Jawa Barat. BPS Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Bapedda Litbang hanya menghitung inflasi sampai dengan bulan September 2019, sedangkan dari bulan Oktober 2019 sampi bulan November 2021 tidak menghitung inflasi sehingga TPID Kabupaten Bogor terkait inflasi mengambil data dari sistercity daerah IHK yaitu Kota Bogor untuk kondisi inflasi sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar 3,66 persen,” papar Rosmalik di hadapan rombongan Komisi I DPRD Konsel.
Rosmalik menyebut secara tahunan inflasi Kabupaten Bogor relatif lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat pada April – Juni 2022. Lanjutnya, selain dari kelompok lapangan dan minuman, penyumbang inflasi Kabupaten Bogor bersumber dari komoditas daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih.
“Namun inflasi kelompok ini masih dapat tertahan seiring beberapa komoditas yang mengalami deflasi (Daging ayam ras dan telur ayam ras),” jelasnya.
Diketahui Kabupaten Bogor telah membuat pengendalian peta inflasi tahun 2022 – 2024 sesuai keputusan Bupati.
“Dan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan Kabupaten Bogor memiliki strategi 4 K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” tutup Romalik Subkor Ketahanan Pangan BKP Kabupaten Bogor.
Dikesempatan itu juga, Ketua Komisi I melalui Ahmad Muhaimin menjelaskan secara komprehensif tentang profil Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sekaligus memperkenalkan satu persatu anggota Dewan Konsel yang ikut rombongan. (ADV)
Potret Kajian Antar Daerah DPRD Konawe Selatan di Kota Bogor
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
