Konawe, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten Konawe terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan daerah yang ramah dan layak bagi anak melalui pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Inowa, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ferdinand bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, aparat penegak hukum, Forum Anak Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Ferdinand menegaskan bahwa program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi anak di Kabupaten Konawe.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari dunia usaha, lembaga pendidikan, media massa, hingga masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak melalui sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, Kabupaten Konawe memaparkan berbagai capaian pada sejumlah indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak, mulai dari penguatan kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, hingga perlindungan khusus anak.
Pada aspek kelembagaan, evaluasi melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Dinas PUPR, Polres Konawe, Badan Kesbangpol, serta dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan media massa.
Sementara pada aspek hak sipil dan kebebasan, Kabupaten Konawe dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjamin hak anak memperoleh identitas, akses informasi yang layak, serta ruang partisipasi yang aman dan ramah anak.
Pemerintah daerah juga terus mendorong terciptanya lingkungan keluarga dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan keluarga.
Di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemkab Konawe terus memperkuat layanan kesehatan bagi anak serta memastikan akses terhadap kebutuhan dasar yang memadai. Sedangkan pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, pemerintah berupaya menciptakan ruang belajar dan aktivitas yang aman, nyaman, serta mendukung kreativitas anak.
Adapun dalam aspek perlindungan khusus anak, sinergi lintas sektor terus diperkuat melalui keterlibatan berbagai instansi, seperti Dinas PPPA, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Narkotika Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres Konawe, Kejaksaan Negeri Konawe, Pengadilan Negeri, Lapas Anak, dan Badan Kesbangpol.
Selain itu, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan juga menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya keterlibatan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dalam memperkuat pelayanan serta perlindungan anak di wilayah masing-masing.
Ferdinand berharap evaluasi yang dilakukan dapat menjadi sarana untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas program perlindungan anak yang telah berjalan selama ini.
Ia juga optimistis Kabupaten Konawe mampu meningkatkan capaian dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun-tahun mendatang melalui penguatan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Konawe sebagai daerah yang benar-benar layak dan ramah bagi anak,” tutupnya.

















