Pemda Sultra Teken MoU Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Ketgam : Suasana Pembukaan Seminar APH Sekaligus Teken MoU Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Kendari, Senin (4/10/2021)

Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Polisi Daerah, Kejaksaan Tinggi, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui Sistim Informasi Terpadu di wilayah Sultra, pada Senin (4/10/2021).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan seminar sinergitas aktif Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung terwujudnya pemerintah Good Governance pada lingkup pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara.

Bacaan Lainnya

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan ia menyambut baik dan sangat mengapresiasi terlaksananya penandatangan MoU tersebut sebagai bentuk komitmen bersama mensinergikan fikiran, langkah dan sumber daya yang dimiliki untuk saling mendukung dan berkordinasi dalam upaya menangani tindak pidana korupsi.

“Kegiatan ini pula menjadi ajang silaturrahmi dan wahana untuk mendekatkan peran dan memperkuat kemitraan antar lembaga institusi yakni Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum dan BPKP Sultra. Semua diharapkan dapat terus berkolaborasi mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah,” ungkap Ali Mazi saat membawakan sambutan disalah satu hotel Kota Kendari.

Ali Mazi menjelaskan kegiatan tersebut di inisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat kerjasama yang sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan APH dalam melakukan kordinasi penanganan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.

“Dalam hal ini Inspektorat Daerah agar tidak lagi menangkap kesalahan tetapi menangkap sinyal awal peluang terjadinya tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Ia berharap, APIP terus meningkatkan integritas, profesionalisme dan kapabilitas agar dalam meningkatkan tugas dan fungsinya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan mampu meminimalkan praktek korupsi di wilayah Pemda Sultra.

“Pemerintah Sultra berkomitmen dalam upaya pemeberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Sultra,”

“Dengan begitu kami sangat mendukung berbagai langkah yang ditempuh guna memperkuat sinergitas APH dan APIP yang tidak hanya difungsikan dalam menangani laporan masyrakat namun juga sabagai pendukung majunya pembangunan Sultra,” tutupnya.

 

Penulis: Luthfi Badiul Oktaviya
Editor: UL

Pos terkait