Konawe Selatan, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) menjalin sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menciptakan tata kelola perencanaan dan penganggaran keuangan negara yang lebih baik dan transparan.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Auditorium lantai III Kantor Bupati, Kamis (13/3/2024).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Selatan, ST Chadidjah, Kepala Inspektorat Narlian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Konsel.
Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPKP Sultra. Ia berharap FGD ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Melalui FGD ini, kami berharap dapat memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah di Konawe Selatan,” ujar Irham.
Irham juga memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konawe Selatan tahun ini mencapai Rp1,813 triliun.
Anggaran tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pariwisata.
“Pengelolaan perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang tata kelola daerah. Perencanaan yang optimal akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tegas Irham.
Ia juga mendorong seluruh kepala OPD untuk berperan aktif dalam FGD ini agar proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing daerah dapat dimaksimalkan. “Dengan demikian, program pembangunan dan pelayanan publik di Konawe Selatan dapat berjalan sesuai dengan visi misi menuju Konsel yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, menyatakan bahwa kehadiran BPKP di Konawe Selatan merupakan langkah awal dalam masa kepemimpinan Bupati Irham dan Wakil Bupati Wahyu.
Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah antisipatif dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta mendukung implementasi visi dan misi daerah.
“Kehadiran kami bertujuan memberikan referensi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Selain itu, ini juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan Pemkab Konawe Selatan guna meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi,” ujar Harry.
Harry mengakui bahwa birokrasi seringkali menghadapi tantangan dalam perencanaan penggunaan anggaran, seperti proses yang lambat, kurang fleksibel, rentan korupsi, dan kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, BPKP memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan keuangan negara dan pembangunan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan. Sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Harry.
BPKP Sultra fokus pada lima faktor evaluasi dalam FGD ini, yaitu pendidikan, kesehatan, pariwisata, kemiskinan ekstrem, dan penurunan angka stunting. Harry berharap hasil FGD dapat menjadi rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih baik.
Menutup sambutannya, Harry Bowo berharap hasil FGD ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah Konawe Selatan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik. “Kami berharap sinergi ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan,” pungkasnya.
Laporan: Jumardin
Editor: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
