Kendari, Sultrademo.co – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari mengadakan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari tahun 2025-2029 pada hari Rabu, 24 Juli 2024.
Acara ini dilaksanakan di aula Samaturu, kantor Balai Kota Kendari, dan dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, yang mewakili Penjabat Wali Kota Kendari.
Asisten II, Jahudding, menjelaskan bahwa rancangan teknokratik RPJMD ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk membantu calon kepala daerah dalam menyusun RPJMD setelah mereka terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada bulan November mendatang. Selain itu, acara ini juga mencakup sosialisasi aplikasi e-monitoring dan evaluasi (e-monef).
“Secara umum rancangan teknokratik RPJMD ini memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran singkat keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis serta rekomendasi arah kebijakan pelaksanaan forum OPD yang kita laksanakan hari ini,” jelasnya.
Jahudding menambahkan bahwa penerapan aplikasi e-monef bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah dengan cara yang transparan, cepat, mudah, terintegrasi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang, menyatakan bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari, rancangan teknokratik ini harus diserahkan kepada KPU paling lambat akhir Juli. Setelah itu, rancangan tersebut akan disosialisasikan kepada partai politik dan tokoh masyarakat, serta menjadi panduan bagi kepala daerah terpilih dalam menyusun RPJMD untuk lima tahun ke depan.
” Sebagai bahan bagi calon kepala daerah yang ditetapkan KUPD nantinya dalam menyusun visi misi. Jadi ini Kota anggap sangat penting sebagai tanggungjawab kita terhadap pembangunan Kota Kendari 5 tahun mendatang,” kata Kepala Bappeda.
Salah satu rekomendasi dalam rancangan teknokratik ini adalah penyediaan transportasi massal. Di bidang keuangan, rekomendasi meliputi peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan sumber pendapatan di luar APBD, dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Laporan : Hani
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
