Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Digital (BBPSDMP Komdigi) Makassar akan menggelar Pengukuran Kompetensi Digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada Agustus 2026.
Informasi tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, saat memimpin Apel Gabungan lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (3/8/2026).
Muhammad Fadlansyah mengatakan, pengukuran kompetensi digital bertujuan memetakan kemampuan digital ASN sebagai dasar penyusunan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi acuan dalam merancang program peningkatan kompetensi ASN agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mendukung percepatan transformasi pemerintahan digital.
“Pengukuran ini bukan untuk menilai atau mencari kekurangan pegawai, melainkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi digital ASN. Dari hasil pemetaan tersebut, pemerintah dapat menyusun program pengembangan SDM yang lebih tepat sasaran,” kata Muhammad Fadlansyah.
Ia menjelaskan, asesmen wajib diikuti seluruh ASN Pemprov Sultra dan dilaksanakan secara daring menggunakan telepon genggam, laptop, atau komputer masing-masing.
Peserta akan mengerjakan sebanyak 83 butir soal dengan estimasi waktu 15 hingga 30 menit. Asesmen dapat diakses selama satu hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita.
Adapun materi yang diujikan meliputi literasi digital, budaya digital, etika digital, keamanan digital, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Muhammad Fadlansyah berharap hasil pengukuran tersebut dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kapasitas ASN sehingga mampu mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga disiplin kerja. Salah satunya dengan mengikuti apel secara tertib dan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan pegawai mengikuti apel secara utuh, bukan sekadar melakukan absensi daring. Menurutnya, pelaksanaan absensi manual akan terus dievaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin ASN.
Selain itu, Muhammad Fadlansyah kembali menegaskan empat bidang prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agro-maritim.
Prioritas tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, di antaranya pembangunan sekolah unggulan, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta penguatan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.






