Pemprov Sultra Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra Tahun Anggaran 2019, Senin (15/6/2020).

Pemprov Sultra kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2019.

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut melalui video conference, Ketua BPk – RI Agung Firman Sampurna mengapresiasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan Pemprov Sultra yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tujuh kali berturut-turut.

“Kami mengapresiasikan Pemprov Sultra atas pencapaian LHP keuangan denga opini WTP tujuh kali berturut-turut,” katanya.

Ia berharap, pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Sultra melalui Gubernur dan DPRD dapat menindak lanjuti apa yang menjadi catatan dalam LHP sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2019.

” Aspek-aspek kemiskinan di Sultra cenderung menurun 11, 4 persen dan angka aspek kesenjangan pendapatan Sultra jauh lebih baik dari rata-rata nasional,”katanya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi juga turut mengapresiasi dan berterima kasih pada Tim BPK RI perwakilan Sultra yang telah menyelesaikan semua rangkaian kepengurusan LKPD Sultra Tahun anggaran 2019.

“Merupakan proses yang sangat menantang dan melelahkan. Tapi dengan Komitmen yang kuat semua dapat diselesaikan,” tuturnya.

Apa yang dicapai, kata Ali Mazi , bukan semata-mata hasil kerja Pemprov melainkan tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik. “Ini merupakan predikat WTP yang ketujuh kalinya diraih pemprov secara berturut-turut,”tutup Ali Mazi.

Diketahui, ada empat kriteria yang menjadi dasar BPK dalam menetapkan opini terhadap LKPD, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Predikat WTP yang diraih Pemprov Sultra merupakan yang tertinggi dalam klasifikasi opini BPK. WTP diberikan setelah auditor meyakini bahwa pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Jikapun ada kesalahan, dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

 

Pos terkait