Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah dan mendukung pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Langkah ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Selasa (21/1/2025).
Perwakilan Pemprov Sultra mengikuti rakor tersebut dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra. Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat dari Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian.
Tito mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil terkendali di angka 1,57 persen (year-on-year). Namun, ia menegaskan pentingnya koordinasi di tingkat daerah untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis.
“Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mengantisipasi potensi kenaikan inflasi,” ujar Tito.
BPS melaporkan bahwa pada minggu ketiga Januari 2025, sebanyak 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan tiga provinsi mencatat penurunan.
Cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi. Kenaikan harga cabai rawit bahkan mencapai 47,51 persen, jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Menanggapi kondisi ini, Pemprov Sultra bersama Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan terus memperkuat koordinasi dan strategi pengendalian inflasi.
Upaya yang dilakukan mencakup operasi pasar, pengawasan distribusi pangan, serta optimalisasi cadangan pangan daerah.
Selain pengendalian inflasi, Rakor juga membahas implementasi PKG sebagai bagian dari Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mendagri menginstruksikan kepala daerah untuk mengoptimalkan program ini dengan menggandeng tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Pelaksanaan PKG membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk alokasi anggaran dari APBD agar program berjalan lancar,” kata Tito.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, PKG bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Program ini mencakup tiga skema utama:
- PKG Ulang Tahun: Pemeriksaan bagi anak di bawah lima tahun dan orang dewasa di atas 18 tahun, dilakukan di puskesmas atau klinik setiap bulan ulang tahun ditambah satu bulan.
- PKG Sekolah: Ditujukan untuk siswa usia 6–18 tahun, dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
- PKG Khusus: Diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita melalui posyandu serta puskesmas sesuai jadwal layanan kesehatan.
Budi menegaskan, pelaksanaan PKG harus dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Kesehatan untuk memastikan efektivitas program. Dengan deteksi dini, risiko penyakit tidak menular dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui Rakor ini, Pemprov Sultra diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keberhasilan program kesehatan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemprov Sultra dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
