Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/1/2025).
Rakor ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga daerah.
Bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tenggara, jajaran Pemprov Sultra turut melibatkan perwakilan dari Biro Perekonomian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, serta sejumlah dinas terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rapat ini dengan didampingi narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti BPS, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian.
Dalam paparannya, Tito Karnavian menyampaikan perkembangan inflasi nasional menjelang akhir 2024 hingga awal 2025. Inflasi bulanan Desember 2024 tercatat sebesar 0,44 persen, mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen.
Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan angka 1,33 persen. Sementara itu, sektor transportasi mencatat kontribusi rendah sebesar 0,04 persen akibat kebijakan pemerintah yang menurunkan biaya angkutan udara hingga 10 persen.
“Peningkatan inflasi akhir tahun ini masih tergolong wajar, mengingat tingginya permintaan selama periode Lebaran, Natal, dan Tahun Baru,” ujar Tito.
Secara tahunan, inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen, turun signifikan dibandingkan 2,61 persen pada Desember 2023. Angka ini juga berada dalam rentang target nasional, yakni 1,5–3,5 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan apresiasi kepada sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi terendah, termasuk Sulawesi Tenggara, sementara Provinsi Gorontalo mencatatkan deflasi. Meski demikian, lonjakan harga beberapa komoditas pangan utama, seperti cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras, tetap menjadi perhatian.
Sepanjang Desember 2024, harga bawang merah mengalami kenaikan signifikan di 286 daerah, sementara cabai merah mencatat lonjakan harga di 298 daerah pada awal Januari 2025.
Menanggapi situasi tersebut, Tito menginstruksikan langkah strategis untuk mengatasi fluktuasi harga, seperti pengawasan distribusi, pengelolaan stok, dan optimalisasi potensi lokal guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data indeks perkembangan harga pada minggu pertama Januari 2025.
Cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan harga di 36 provinsi. Namun, tarif angkutan udara memberikan efek deflasi sebesar 0,01 persen pada Desember 2024.
Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Edy Priyono, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebutuhan pokok. Menurutnya, pemerintah berfokus pada tiga aspek utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian pangan.
Keikutsertaan aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjamin, harga-harga stabil, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
