Kendari, Sultrademo.co – Organisasi perempuan Katolik di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat dorongan kuat untuk tampil lebih strategis dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Hal ini mengemuka dalam Konferensi Daerah (Konferda) V Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD Sultra yang digelar Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Zenith Kendari.
Kegiatan lima tahunan ini menjadi ajang penting bagi WKRI untuk mengevaluasi kiprah selama satu abad lebih dan merancang langkah konkret dalam menjawab isu-isu kontemporer, seperti kesenjangan sosial, radikalisme, hingga krisis ekologis.
Gubernur Sultra, melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sultra, Iwan Susanto, menyampaikan dukungan pemerintah terhadap WKRI sebagai kekuatan masyarakat sipil yang punya peran nyata di akar rumput.
Ia menyebutkan bahwa WKRI harus terus menjadi pilar pelayanan, pemberdayaan perempuan, serta agen perubahan yang relevan dengan zaman.
“WKRI tak boleh hanya mengenang sejarahnya, tapi harus merefleksi, berinovasi, dan menjalin kolaborasi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Iwan, Sabtu (10/5/2025).
Dengan mengangkat tema “Peran Wanita Katolik RI pada Usia Seabad dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dan Kesadaran Ekologis,” Konferda ini menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam menciptakan keadilan sosial tanpa diskriminasi gender.
Ketua Presidium DPP WKRI, Rusio Nilar, dalam pembukaan resmi Konferda, menegaskan bahwa WKRI tidak sekadar organisasi religius, tapi juga garda terdepan dalam merawat keberagaman dan menangkal ideologi ekstrem.
“WKRI harus menjadi rumah yang nyaman bagi remaja putri dan generasi muda untuk tumbuh dalam nilai cinta kasih, demokrasi, dan toleransi. Kita tak boleh diam di tengah gempuran radikalisme dan polarisasi sosial,” ungkap Rusio yang mencatat WKRI kini memiliki 105 ribu lebih anggota di seluruh Indonesia.
Selain menjadi ruang konsolidasi internal, Konferda V ini juga diharapkan melahirkan kepemimpinan baru yang progresif dan mampu merumuskan arah gerakan WKRI di masa depan yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan.
Laporan: Arini Triana Suci R










