Oleh : Hidayatullah, SH

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sultra

“Dalam prinsip negara hukum partispasi publik adalah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam konteks pembentukan peraturan perundangan-undangan. Pertanyaan Pemerintah biasanya adalah; masyarakat (publik) mana yang harus didengar ? Maka sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang pertama didengar adalah pendapat masyarakat yang terkena dampak terhadap pembentukan perundang-undangan tersebut. Maka rakyat yang terdampak pada peraturan itu punya hak untuk didengar. Setelah hak rakyat itu sudah didengar baru melangkah ke hak untuk dipertimbangkan.Tanpa pemenuhan hak-hak prosedural pada tahap pembentukan perundang-undangan maka hak-hak subtantif tidak dapat dipenuhi”

LATAR BELAKANG

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD istilah Omnibus Law berawal dari sebuah bus di Kota Paris, Perancis. Saat itu terdapat bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. “Pada tahun 1830 belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias dibawa secara terpisah-pisah. Bus itu disebut dengan nama Omnibus,” Nama omnibus, menurut Mahfud, kemudian dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal lewat sebuah UU. Istilah itu kemudian dikenal sebagai hukum yang dipakai untuk memuat banyak hal. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerbitkan Omnibus Law yang menggabungkan 79 UU dan berisi 1.244 pasal. Mahfud mengklaim penerbitan Omnibus Law ini akan mempermudah masuknya investasi lantaran selama ini banyak aturan yang tumpang tindih. “Artinya hukum yang besar itu memuat banyak hal tapi efisien, memang tujuannya ke satu pasar yang sama, kenapa tidak pakai satu bus saja.

Selanjutnya mari kita meneropong proses legislasi UU Omnibus Law Ciptaker yang kontroversial ini yang dari awal disusun dan dibahas secara tertutup dan cenderung ugal-ugalan. Singkatnya mari kita lihat dari perspektif UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), terdapat 5 tahapan proses legislasi. Yakni, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Memang ide dan perencanaan ini dimulai oleh Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasan omnibus law pada saat pidato presiden di hadapan MPR saat pelantikan untuk periode kedua tanggal 20 Oktober 2019. Presiden Jokowi menyampaikan diperlukanya penyederhanaan UU, memudahkan investasi dan peluang lapangan kerja sehingga dibutuhkan UU model Omnibus Law. Sedangkan tahapan penyusunan dimulai tanggal 7 Februari 2020 dengan terbitnya Surpres (Surat Presiden). Dari sinilah pembahasan dimulai dan nyaris luput dari perhatian publik. Rapat-rapat lebih sering diselenggarakan di hotel-hotel disaat warga sedang fokus dengan pandemi Covid-19. Dipihak lain anggota Dewan juga seakan tak peduli dengan Covid-19. Lalu seolah-olah Dewan kita sudah merasa cukup dengan proses pembahasan dan beranjak pada proses selanjutnya yakni tahap pengesahan di sidang paripurna. 

Tragedi tengah malam terjadi pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan pengesahan dipercepat dari jadwal semula tanggal 8 Oktober 2020. Sejumlah alasan misterius salah satunya adalah banyaknya Anggota Dewan yang terkonfrimasi positif Covid-19. Maka tentunya tanggal 6 Oktober 2020 aktivitas digedung DPR RI dinyatakan libur (reses) karena akan disterilkan. Anggota Dewan pasti sudah memprediksi akan banyak protes publik sehingga mereka menghindar dengan alasan yang tidak mendasar. Betul akhirnya produk pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut diprotes keras baik dari kalangan buruh, mahasiswa, pelajar, ormas-ormas Islam terbesar seperti MUI, PP Muhammadiyah serta PB NU, serta kalangan akademik, para guru besar, maupun komunitas civil society lainnya. Dengan melihat sikap DPR RI yang tak lazim dan tak terpuji dengan cara menghindarkan diri dari protes dan penyampaian pendapat para pihak menimbulkan kecaman dan berujung aksi demontrasi besar-besaran baik di jantung Ibu Kota Jakarta maupun seluruh daerah di Indonesia. 

Tidak sedikit aksi-aksi demonstrasi ini dijegal dengan tindakan represif oleh aparat keamanan sehingga banyak yang jatuh korban baik penangkapan maupun tindakan kekerasan fisik yang tercatat dalam goresan merah pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyatnya. Bahkan aksi-aksi protes tersebut diwarnai anarkisme oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab. Dipihak lain Pemerintah menuding ada pihak yang menunggangi aksi serta stigma hoaks maupun disinformasi yang terindikasi ingin melemahkan dan mendelegitimasi aksi-aksi demonstrasi sebagai saluran dan wadah aspirasi penyampaian pendapat dimuka umum yang konstitusional.

Pemerintah dan aparat tidak terlalu memahami bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusioanl warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Serta menyampaikan pendapat di muka umum dijamin pula pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Metodenya dengan cara unjuk rasa/demonstrasi, rapat umum,  dan atau mimbar bebas. Jadi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum tidak boleh dihalangi, dihalau, dilarang apa lagi dilakukan tindakan represif seperti pemukulan, penangkapan dan alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara hukum dan hak asasi manusia. 

Ditengah tudingan dan stigma pemerintah serta represifnya aparat keamanan tidak menyurutkan protes publik dan bahkan gelombangnya semakin besar dari semua kalangan baik melalui aksi-aksi demonstrasi maupun melalui dialog, pertemuan, berita media, media sosial maupun diskusi diwarung kopi. Akhirnya semua kalangan angkat bicara dan melihat dari semua perfektif terutama para pakar hukum tata negara menilai RUU Omnibus Law Ciptaker ini dinilai tak punya pijakan hukum. Penerapannya dinilai berpotensi menambah masalah baru dalam sistem hukum Indonesia; pembahasan dan pengesahannya yang terburu-terburu dan tertutup; dan berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh/pekerja dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Sebut saja, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diperbarui dengan UU No.15 Tahun 2019 tidak mengatur tentang mekanisme omnibus law. Bahkan, omnibus law tidak lazim diterapkan di Indonesia karena penggunaan Omnibus Law lebih banyak dilakukan oleh negara di dunia terutama yang menggunakan tradisi common law system. Di dunia terdapat dua sistem hukum yakni common law system dan civil law system. Indonesia mewarisi tradisi civil law system.

Belum lagi proses pengesahan pun diwarnai dengan adanya aksi penolakan dari dua fraksi yaitu Fraksi PKS dan Demokrat yang bahkan diwarnai aksi walk out oleh sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat, dipicu pimpinan sidang yang tidak akomodatif terhadap interupsi koleganya sendiri. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa tidak ada satu anggota DPR pun, termasuk anggota Badan Legislasi (Baleg), yang merasa memegang versi mutakhir dari draf RUU yang mengulas perubahan dari 79 UU ini. Akhirnya publik disuguhi dengan fakta bahwa paling kurang ada 6 (enam) versi draf RUU yang bertebaran di berbagai media sosial. Bahkan kalangan akademik pun geram dengan melayangkan protes bahwa pembentukan UU Omnibus Law Ciptaker disusun, dibahas dan disahkan bukan lagi dengan cara kotor, namun sudah sangat jorok. Hal ini dapat dilihat dari absennya upaya DPR dan Pemerintah untuk melibatkan publik, terutama dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh. Sebab, Satgas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah dipimpin kalangan pengusaha dengan anggota dari pengusaha, perwakilan pemerintah dan akademisi.

ASPEK FORMIL 

Begitu banyak sekali problem paska disahkannya Naskah final  RUU omnibus law  Cipta Kerja berubah Mulanya ada versi 1.208 halaman yang diunggah di situs resmi DPR. Kemudian ada versi 905 halaman saat dibacakan di Sidang Paripurna DPR 5 Oktober. Lalu muncul kembali versi baru, yakni 1.052 halaman dan 1.035 halaman. Saat DPR menyerahkan naskah final ke pemerintah pada 14 Oktober, draf UU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki 812 halaman. Kala itu, DPR menyatakan naskah sudah final. Tetapi ada yang teranyar, naskah final UU Omnibus Law Cipta Kerja yang setebal 812 halaman berubah lagi dengan bertambahnya 375 halaman sehingga menjadi 1.187 halaman. Perubahan keenam tersebut berkaitan dengan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hilang dari naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dipegang pemerintah. Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah 1.187 halaman terakhir ini. 

Berbagai alasan lain pihak DPR yang menyatakan bahwa perbedaan jumlah halaman pada draf omnibus law yang beredar di masyarakat, semata-mata akibat penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas. Padahal secara teknis prosedur penyusunan naskah dalam UU mengacu pada aturan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara teknis aturan soal ukuran kertas tertulis di bagian Penjelasan, dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Undang-Undang Bab III tentang ragam bahasan peraturan perundang-undangan, tertulis soal aturan ukuran kertas yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada Huruf C poin 284 pada bagian tersebut berbunyi: Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

Masalah lain yang timbul dari berbagai versi draf itu memuat sejumlah ketentuan berbeda. Salah satunya, berkaitan dengan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Katakan “Yang heboh adalah pergantian kata ‘dengan’. Kalimat ‘diatur dengan peraturan pemerintah’ diganti menjadi ‘diatur dalam peraturan pemerintah’. Konsekuensinya adalah dua hal yang berbeda,” artinya “Dalam draf awal yang banyak tertulis adalah ‘diatur dengan peraturan pemerintah’ sehingga harus dibuat 474 peraturan pemerintah. Kalau ini tentunya semangat menyederhanakan peraturan justru malah membuat banyak peraturan. Dan bukankan semua RUU yang telah di ketok palu atau disahkan pada sidang paripurna DPR tidak boleh diubah kecuali berkaitan soal typo saja yakni memperbaiki salah ketik, misalnya kurang, kelebihan atau salah huruf. Karena sesuai teori dan ketentuan hukum mengubah atau menambahkan satu kata pun dalam sebuah RUU yang sudah disetujui DPR tidak boleh dilakukan, berubahnya satu kata dapat mengubah makna dalam UU itu sendiri. 

Konsekwensi lain mengubah draf UU yang sudah disahkan DPR merupakan perbuatan pidana karena tindakan tersebut bisa dijerat Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana Pasal 264 itu memuat ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun terhadap orang yang memalsukan akta otentik, surat utang, surat kredit, dan surat bukti bunga. Maka kategori “Yang disahkan di DPR” itu adalah dokumen yang disepakati. Sehingga termasuk dalam pengertian “akta otentik”. Mengubah dokumen itu sama dengan memalsukan dokumen negara, sehingga dianggap perbuatan pidana. Dokumen negara tidak boleh dipalsukan atau diganti-ganti,

Dari contoh-contoh problematika penyusunan UU Omnibus law Ciptaker yang dari aspek formilnya maka cukup nyata DPR dan pemerintah melakukan pelanggaran prosedur dalam membuat sebuah UU. Sehingga dapat dikatakan batal demi hukum. “Batal demi hukum”  berbeda dengan “dibatalkan”. Dibatalkan itu harus melalui proses peradilan. Kalau Batal demi hukum adalah kondisi di mana terbukti ada cacat prosedural. Maka dianggap tidak pernah ada,” 

Jadi wajar saja memang publik secara luas melakukan protes melalui aksi-aksi demonstrasi dan sepakat bahwa UU Omnibus Law Ciptaker cacat prosedural sehingga dianggap tidak pernah ada. Kalau arahan yang dianjuran Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR agar para penolak UU Cipta Kerja bisa mempersoalkan legislasi ini melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK). Menjadi tidak konsisten berhukum karena tindakan pemerintah dan DPR yang diduga tak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik mulai dari aspek formil termaksud materil. Persoalannya adalah apakah MK akan menguji tindakan dan langkah-langkah DPR dan Pemerintah misalnya dugaan menyembunyikan draf, rapat tengah malam, draf yang diubah-ubah, dan tidak melibatkan publik ?. Tentu selama MK berdiri belum pernah membatalkan UU berdasarkan problem prosedur yang bersifat formil, terkecuali soal-soal pada objek gugatan materil pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 45.

ASPEK MATERIL

Pada awal-awal diajukan draf UU Omnibus Law Ciptaker ini terdapat pasal yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 salah satunya Pasal 170 pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). Hal ini tentu aneh dan sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan pemerintah. “Pasal tersebut jelas melanggar Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa yang berwenang membentuk UU adalah DPR. Ini pengambilalihan kewenangan oleh Presiden. Jadi ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Omnibus Law Cipta Kerja, yang menyatakan perubahan ketentuan tersebut diatur melalui PP, bertentangan dengan logika hukum dan ilmu perundang-undangan. PP yang secara hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang semestinya mengikuti undang-undang, bukan justru mengatur perubahan ketentuan dalam undang-undang. “Jadi PP mengubah UU adalah sesuatu yang tidak masuk akal secara keilmuan dan tidak sesuai konstitusi dan UU 12 tahun 2011 jo UU 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”. Maka banyak kalangan pakar hukum tata negara meminta Presiden sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945. 

 

Karena kalau dicermati Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja menyatakan: “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”. Pasal 170 Ayat (2) berbunyi: “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sedangkan Pasal 170 Ayat (3) menyatakan: “Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. 

 

Terhadap masalah Pasal selundupan !70 tersebut akhirnya dilklarifikasi oleh Menkopolhukam  Mahfud MD dengan memberikan tanggapan atas adanya aturan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut pemerintah bisa mencabut undang-undang lewat PP. Menurut Mahfud MD, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik. “Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf).

 

Mengapa UU Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Buruh/Pekerja ?

 

Ini sekaligus meluruskan 10 (sepuluh) Hoaks RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang distigma terhadap publik. Agar lebih adil di masyarakat, beredar 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) alasan buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sempat penulis rangkum. Berikut ini kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas, sebagaimana tabel berikut :

 

No Isu Kontroversi Versi Pemerintah Versi Buruh
Benarkah Uang pesangon akan dihilangkan? Uang pesangon tetap ada 

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – 

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Tetapi Persoalannya, pesangon yang mana saja? Ada beberapa pesangon yang dihapuskan oleh UUOL CK, yaitu:

(1) Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena surat peringatan. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan pasal 161 menyebutkan pekerja/buruh yang di PHK karena mendapat

surat peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon.

(2) Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena peleburan, pergantian status kepemilikan perusahaan. Pekerja/buruh yang di PHK karena pergantian status kepemilikan

perusahaan tidak akan diberi pesangon lagi oleh perusahaan awal, sebab hal ini sudah dihapus dalam UU OL Cipta Kerja.

(3) Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan merugi 2 tahun dan pailit. Pemerintah telah menghapus UU Ketenagakerjaan pasal 164 dan 165 di dalam Cipta Kerja. Jadi nantinya pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan mengalami kerugian dan pailit tidak mendapatkan pesangon.

(4) Menghapuskan uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau keluarga apabila pekerja/buruh meninggal. Cipta Kerja juga telah menghapus pemberian uang santunan berupa pesangon, hak uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi ahli waris yang ditinggalkan.

(4) Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena akan memasuki usia pensiun. Pemerintah telah menghapus Pasal 167 UUK yang isinya mengatur pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU

13 Tahun 2003: (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.

(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Persoalannya, tidak cukup ditentukan hanya dengan UMR Provinsi.

UU OL CK ternyata: Meniadakan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), sehingga penentuan upah hanya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

3. Benarkah Upah buruh dihitung per jam?

Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU
13 Tahun 2003:
Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.

Persoalannya, di UUK tidak diatur tentang perhitungan upah kerja berdasar satuan waktu dan satuan hasil. UU OL CK mengatur Adanya upah satuan hasil dan waktu.

Upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan atau bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati.

Potensi upah per jam (berdasarkan satuan waktu), juga terlihat dari revisi Pasal 92 yang dalam Ayat (2) menjadi seperti ini:

Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Meskipun di dalam Cipta Kerja tidak secara tegas dikatakan upah per jam, namun perangkat hukum yang kelak akan digunakan sebagai upah per jam boleh jadi sudah disiapkan. Jika ini diberlakukan, buruh akan benar-benar cilaka karena take home pay nya bisa jauh dari UMR.
4. Benarkah Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?

Hak cuti tetap ada.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.
(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Persoalannya, banyak hak cuti buruh yang ditiadakan.

(1) UU Cipta Kerja ini menyerahkan regulasi terkait hak cuti panjang kepada perusahaan.

(2) UU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja/ buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerja sama yang disepakati.

(3) UU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan. RUU Cipta
Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan kedua masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam UUK.

(4) UU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status
penghapusan pasal tentang Cuti hamil dan melahirkan (Pasal 82 UUK), Hak menyusui (Pasal 83 UUK), cuti menjalankan perintah wajib agama (Pasal 80 UUK).
5. Benarkah Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup?

Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Persoalannya adalah ketika tidak ada batas waktu berapa lama seorang pekerja menjadi pegawai alih daya.

(1) Pasal 59 UUK mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja
itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun.

UU OL CK menghapus Pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup.

(2) Aturan UUK penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok.

UU Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas.

6 Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Status karyawan tetap masih ada

BAB IV: KETENAGAKERJAA

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU
13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Pasal 59 UUK mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja
itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun.

UU OL CK menghapus Pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup.
7. Apakah Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak? Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
(Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalannya adalah, selain 9 alasan PHK, di UUOL CK ada tambahan alasan perusahaan mem-PHK buruh.

(1) Melihat pada UU Ketenagakerjaan, ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK, seperti:
1. Perusahaan bangkrut
2. Perusahaan tutup karena merugi
3. Perubahan status perusahaan
4. Pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja
5. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat
6. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun
7. Pekerja/buruh mengundurkan diri
8. Pekerja/buruh meninggal dunia
9. Pekerja/buruh mangkir

UU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK, di antaranya meliputi:
1. Perusahaan melakukan efisiensi.
2. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
3. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
4. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh
5. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.

Memang benar, Pasal 56 Ayat (3), Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengatur jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengenai aturan pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dalam kontrak kerja.

Ketentuan tentang perjanjian kerja PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja rentan dilakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir.

8. Benarkah Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Jaminan sosial tetap ada.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004:
Jenis program jaminan sosial meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f. jaminan kehilangan pekerjaan.

Pasal 167 ayat (5) UUK menyatakan:
Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

UU OL CK menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program jaminan pensiun.

UU OL CK menghapus Pasal 184 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”

Jadi, ada hak pekerja yg hilang, yakni jaminan pensiun. Apakah itu dianggap tidak berarti bagi pekerja?
9. Benarkah Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Status karyawan tetap masih ada.


BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Pasal 59 UUK mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun.

UUOL CK menghapus Pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Memang betul akan tetap ada pegawai tetap, tetapi pegawai baru lainnya akan sulit menjadi pegawai tetap perusahaan jika tidak ada pembatasan waktu menjadi pegawai kontrak.
10. Benarkah Tenaga kerja asing bebas masuk? Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN

Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat (1) UU 13 Tahun 2003: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

(1) Pasal 42 ayat 1 UUK menyatakan: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan ini diperlunak dalam RUU Cipta Kerja, izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA.

(2) Pasal 43 ayat 1 UUK berbunyi Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja dimana dalam RUU Cipta kerja, informasi terkait periode penugasan ekspatriat, penunjukan tenaga
kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan.

(2) Pasal 44 ayat 1 UUK menegaskan bahwa Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

Oleh UU OL CK Pasal 44 mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus.

Apakah hal ini tidak berarti ada indikasi bahwa TKA lebih leluasa dan bebas masuk?

 

PENUTUP

Salusi Kebuntuan Ditengah Kontroversi UU Omnibus Law Cipta Kerja; Mana yang Lebih Rasional, Perppu atau Judicial Review ?

Gelombang penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih terus terjadi di Jakarta dan hampir seluruh daerah di Indonesia, Unjuk rasa tersebut tidak hanya dilakukan oleh para buruh saja, tetapi dari berbagai kalangan, baik itu mahasiswa maupun para pelajar. Unjuk rasa tersebut tidak lain untuk menuntut keadilan dan hak-hak buruh yang dinilai telah dirampas oleh RUU Cipta Kerja tersebut.

Unjuk rasa merupakan salah satu perlawanan yang dilakukan oleh buruh, tetapi tetap saja dalam melakukan hal tersebut kita berharap harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain unjuk rasa, perlawanan juga dilakukan dengan cara mogok masal yang dilakukan pada tanggal 6 s.d 8 Oktober 2020 lalu tamggal 13 Oktober 2020 dan dilanjutkan 20 s.d 22 oktober 2020.  Bahkan media luar pun menyoroti aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tersebut.

Tuntutan para buruh tidak berubah, yaitu menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, UU sapu jagad tersebut dinilai oleh para buruh telah merugikan mereka dan merampas sebagian hak mereka yang sudah dijamin dalam UU tenaga kerja. Tetapi, kembali lagi pada konsep negara kita, suatu UU tidak dapat diubah atau dicabut tanpa mekanisme hukum yang berlaku, unjuk rasa merupakan salah satu cara buruh untuk menyalurkan aspirasi dan semoga saja aspirasi terebut ditindaklanjuti dengan mekanisme perubahan UU yang disediakan oleh peraturan yang berlaku.  Setidaknya untuk mengubah itu semua ada dua acara, yaitu melalui mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Presiden sebagai kepala negara dan kepada pemerintahan mempunyai wewenang untuk menerbitkan Perppu. Perppu tersebut sepenuhnya menjadi hak istimewa presiden, hal ini telah diatur oleh UUD 1945 yang menyatakan dalam hal ihwal kegentingan memaksa Presiden dapat mengeluarkan Perppu. Perppu juga seringkali menjadi alat yang membuat presiden memiliki potensi sikap otoriter, Perppu merupakan alat yang sangat kuat bagi Presiden menuangkan kehendaknya secara serta merta tanpa persetujuan DPR.  Perpuu seolah menjadi jalan pintas bagi Presiden untuk melewati mekanisme musyawarah di DPR. Oleh sebab itu, maka konstitusi kita membatasi hal itu dengan syarat “kegentingan memaksa“. 

Adanya syarat tersebut membuat Perppu tidak bisa dikeluarkan begitu saja, artinya dalam mengeluarkan Perppu haruslah terpenuhi dulu unsur kegentingan memaksa tadi, meskipun tafsir dari kegentingan memaksa tersebut merupakan subjektif Presiden.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009 memberikan tafsir kegentingan memaska tersebut. Mahkamah Konstitusi menetapkan tafsir kegentingan memaksa tersebut ke dalam tiga kategori, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Dari ketiga kategori terebut jelaslah kategori ketiga yang paling rasional.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan aturan yang dinilai kurang memadai untuk mengakomodir beberapa permasalah seperti ketenagakerjaan ataupun masalah lingkungan dan sentralisasi kekuassaan pemerintah pusat. Tetapi rasionalkah Presiden mengeluarkan Perppu tersebut?

Jika kita kembali ke belakang pada saat pertama kali Presiden Joko Widodo dilantik, Pak Presiden menjelaskan bahwa susahnya investor untuk datang ke Indonesia adalah terkendala masalah perizinan yang berbelit-belit dan rumit, untuk itu perlu adanya penyederhadaan perizinan, sehingga proses perizinan tersebut tidak memakan waktu yang lama dan birokrasi pun bisa dipangkas, maka jalan yang dipakai adalah dengan menciptakan harmonisasi hukum, maka terciptalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. dengan adanya RUU ini diharapkan investor bisa berdatangan dan lapangan pekerjaan terbuka lebar.

Itu artinya pembentukan Perppu merupakan jalan yang irasional, mengingat RUU Cipta Kerja ini merupakan inisiatif dari pemerintah sendiri, akan sangat mengherankan jika pemerintah mengeluarkan Perppu untuk undang-undang atas inisiatifnya sendiri. Dan pemerinah sudah jelas menyatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa mendatangkan investor dan lapangan kerja baru, untuk itu meminta Presiden mengeluarkan Perppu adalah hal yang paling irasional.

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh buruh mapun pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya RUU Cipta Kerja ini bisa dilakukan dengan mekanisme uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. 

Jika Mahkamah Konstitusi menilai undang-undang tersebut bertentangan maka akan ditindak lanjuti oleh DPR sebagai lembaga legislatif, meskipun pada praktinya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang masih mengambang, tetapi upaya ini bisa dicoba. Apalagi para buruh maupun aktivis lingkungan dan pihak lain mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang dirugikan dengan berlakunya RUU Cipta Kerja ini. Maka pilihan judicial review merupakan hal yang paling rasional. 

Meskipun tidak ada yang tahu hasilnya akan seperti apa, tetapi upaya ini perlu dicoba, meskipun komposisi dari hakim sendiri terdiri dari tiga hakim dari Komisis Yudisial, tiga hakim dari DPR dan tiga hakim dari Pemerintah. 

Jika kita melihat komposisi tersebut, rasanya sulit untuk menang, tetapi kita semua berharap para hakim tersebut bertindak sebagaimana mesetinya, karena Mahkamah Konstisui merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman.

Demikian tulisan ini kami sampaikan sebagai bentuk kritik kami yang didasari kecintaan kami kepada negeri ini, demi terwujudnya the rule of law yang lebih baik lagi di negeri ini. Semoga kita semua dalam petunjuk dan rahmat Allah SWT.

Komentar
Baca Juga :  Satgas Covid-19 Kendari Imbau Masyarakat Kerjasama dengan Pemerintah