Kendari, Sultrademo.co — Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kendari, dr. H. Sukirman, M.Kes, MARS, Sp.PA, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Senin (20/1/2025).
Kegiatan ini dilakukan secara daring bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dari ruang Command Center, Balai Kota Kendari.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan tren inflasi nasional per Desember 2024. Ia mengungkapkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Desember 2024 terhadap Desember 2023) tercatat sebesar 1,57 persen, sementara inflasi bulan ke bulan (Desember 2024 terhadap November 2024) mencapai 0,44 persen.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memantau dan mengendalikan faktor penyebab inflasi. Dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat,” tegas Tito.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkenalkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai salah satu inisiatif strategis nasional.
Program ini bertujuan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, dengan cakupan hingga 280 juta jiwa.
“PKG dirancang untuk mendukung pencegahan dan deteksi dini penyakit melalui manajemen faktor risiko. Dengan ini, penyakit dapat ditangani sejak fase awal,” ujar Budi.
Program PKG merupakan implementasi misi keempat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Terdapat tiga jenis layanan utama dalam program ini:
- PKG Ulang Tahun Dilaksanakan di puskesmas dan klinik untuk anak di bawah 5 tahun serta masyarakat usia di atas 18 tahun.
- PKG Sekolah Ditujukan untuk anak usia 6-18 tahun, mulai berjalan pada Juli mendatang.
- PKG Ibu Hamil dan Balita Fokus pada kesehatan ibu dan gizi balita.
Budi juga menyoroti pentingnya peningkatan gizi anak untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Menurutnya, pengelolaan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama.
Melalui kolaborasi antara pengendalian inflasi dan peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan lebih responsif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.










