Baubau, sultrademo.co – Untuk periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hingga saat ini pemerintah pusat belum bisa merealisasikan rencana pembangunan jembatan penghubung Buton-Muna yang menjadi jalur vital dalam menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bappeda Sultra J Robert saat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2024 di Kota Baubau.
Menurutnya negara saat ini belum punya kebijakan untuk melakukan pembangunan baru. Kendatipun demikian rencana pembanguna Jembatan Buton-Muna akan diskenariokan untuk dimasukan dalam RPJMD maupun RPJMN periode 2025-2030.
Khusus Jembatan Buton-Muna dari studi kelayakan yang sudah disusun dari aspek ekonomi, memang nilai ekonominya diproyeksikan akan nampak pada tahun 2030.
“Inilah yang digunakan oleh pemerintah pusat sebagai pertimbangan kenapa belum masuk sekarang,” ujar Robert, pada Senin (20/3/2023).
Kalau pembangunannya pada tahun 2025 atau 2026, kata Robert itu biasanya memakan waktu kurang lebih 3-4 tahun. Sehingga diharap pada tahun 2030-an nanti sudah bisa difungsikan sehingga nilai manfaat ekonominya itu sesuai dengan studi kelayakan yang terpenuhi.
“Selain studi kelayakan ekonomi, setahu saya dari perkembangan yang kita fasilitasi itu namanya kriteria menjadi prasyarat semua sudah klir terkait lahan,” pungkasnya.
Dilansir dari pu.go.id pada tahun 2022 Komisi V DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan agenda melakukan pertemuan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan pembangunan Jembatan Buton-Muna guna menumbuhkan kegiatan perekonomian serta mendukung konektivitas antar wilayah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konektivitas antar kawasan perlu terus ditingkatkan agar aliran barang, jasa, dan manusia bisa lebih lancar dan efesien.
“Dengan konektivitas yang baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi kawasan meningkat,” katanya.
Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Yudha Handita Pandjirawan dalam paparannya mengatakan, Jembatan Buton–Muna rencanannya akan direntangkan di atas selat Baruta-Kolagana dibangun di atas lahan seluas 70 hektar yang dibagi masing-masing 35 hektar di Pulau Buton dan Muna.
“Kebutuhan lahan ini antara lain untuk pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola,” terangnya.
Menurut Yudha, Jembatan Buton-Muna sejak tahun 2020-2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan desainnya dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
“Meskipun demikian perlu dilakukan kembali review desain dari Independent Proof Check (IPC). Setelah itu kita mendapatkan notes,” ujarnya.
Yudha menambahkan, Jembatan Buton-Muna dengan total panjang 2.969 meter tersebut memiliki panjang bentang utama sepanjang 765 meter terdiri dari bentang jembatan pendekat Pulau Muna sepanjang 186 meter dan bentang jembatan pendekat Pulau Buton sepanjang 525 meter. Adapun biaya pembangunan jembatan Buton-Muna diperkirakan mencapai Rp15 triliun dengan estiminasi pembangunan 4 tahun.
“Jembatan pendekat dan jembatan utama lebarnya 2,21 meter dengan 2 jalur, terdiri dari 4 lajur ditambah dengan 2 jalur untuk motor sehingga sudah diantisipasi untuk pergerakan traffic hingga 100 tahun ke depan,” tutur Yudha.
Hal senada disampaikan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Ditjen Pembiayaan Infrastrukur PUPR Reni Ahiantini mengatakan, sepanjang tahun 2021 sampai akhir semester I tahun 2022 telah disusun kajian melalui KPBU untuk pembangun Jembatan Buton – Muna, meliputi aspek hukum, finansial, kelembagaan, dan manajemen resiko sesuai dengan regulasi yang ada, “kami juga sama-sama paralel dengan Ditjen Bina Marga, tentunya yang digunakan saat ini adalah angka yang nantinya ada review dari Tim Direktorat Jembatan,” jelasnya.
Ketua Tim Kunker yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae berkomitmen mendorong rencana pembangunan jembatan menghubungkan Pulau Buton-Pulau Muna untuk meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut. “Sebagai wakil rakyat di parlemen pusat maka sudah menjadi kewajiban untuk memperjuangkan demi kepentingan rakyat,” katanya
Sementara Gubernur Sultra Ali Mazi, meminta ketua dan Anggota Komisi V DPR RI untuk mendukung beberapa proyek Infrastruktur dan transportasi yang akan di bangun di Provinsi Sultra, antara lain pembangunan Jembatan Buton – Muna yang menghubungkan dua pulau yakni pulau Buton dan pulau Muna,
“Saya berharap dukungannya dari ketua dan anggota Komisi V DPR RI rencana pembangunan jembatan itu terwujud, sehingga betul-betul Sulawesi Tenggara menjadi satu kesatuan,” harapnya.
Terlebih lagi kata Ali Mazi, selain pembangunan jembatan penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna, pemerintah setempat juga berencana bakal membangun jembatan penghubung Pulau Muna dan daratan Kabupaten Konawe Selatan.
“Dengan terbangunnya kedua jembatan tersebut, maka seluruh wilayah Sultra dapat terhubung sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara,” imbuhnya.
Laporan: Muh Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
