JAKARTA, sultrademo.co – Rencana Pemprov DKI untuk menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9) diprotes banyak pihak. Protes kembali berlakunya PSBB datang dari berbagai kalangan, dari artis hingga beberapa menteri Jokowi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota pada Rabu (9/9) lalu memutuskan menarik rem darurat untuk mencegah penularan Covid-19. “Kami sepakat tarik rem darurat dan kita akan menerapkan PSBB seperti di awal lagi,” kata Anies seperti dikutip oleh tempo.co.

Menanggapi banyaknya sorotan terhadap rencana pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta oleh Anies Baswedan Sekjend DPP LSM LIRA Budi Siswanto mengaku heran dengan alasan para pemrotes tersebut. “Logikanya bila di Jakarta semua kelurahan dan kecamatan sudah masuk kluster penularan, ngapain lagi bicara mikro?” ujar Budi saat dimintai tanggapan terkait protes Satgas Covid Nasional.

“Mereka belum kerja, DKI (Pemprov) sudah lakukan tracking sampe rumah kerumah bukan lagi RT/RW” tambahnya.

Ia mengaku heran dengan penolakan Satgas Covid Nasional yang malah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) ketimbang PSBB ala Anies.“Lucunya mereka akan ajukan PSBM namun belum ada dasarnya” katanya.

Budi juga menyoroti para pengambil kebijakan terkait kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang malah diisi oleh yang bukan ahli dibidang kesehatan.

Baca Juga :  Sajak Pagi 8 Oktober 2020

“Kalau ambil kebijakan terkait kesehatan yang diajak bicara orang yang paham terkait penyebaran virus bukan ahli ekonomi dan ahli politik yang diajak bicara” kritik Budi.

Ia berharap Presiden Joko Widodo bersikap tegas dengan mengambil alih komando penanggulangan Covid-19.

“Saya tidak menyalahkan Presiden Jokowi akan kondisi ini. Justru saya kasihan dan iba melihat beliau.  Berharap program nyata serta masukan dari para menteri, terlebih dari menteri kesehatan yang menjadi leading sektornya, namun malah selalu blunder, bahkan ada kementerian buat program yang aneh” ungkap Budi.

Ia meminta agar Pemerintah Pusat tak alergi dengan program-program pemerintah daerah terkait penanggulangan Covid-19. “Rakyat jangan dijadikan objek percobaan, serta objek proyek pengadaan, tidak perlu malu mengakui bila ada kepala daerah yang mempunyai konsep serta gagasan baik untuk menanggulangi penyebaran virus ini” pungkas Budi.

Komentar