Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-10 Tim Penggerak PKK Kota Kendari Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PKK dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua TP- PKK Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Penasehat PKK Kota Kendari Bunda Sri Yastin Asrun, para istri Forkopimda, Ketua Persit, perwakilan Lanal dan Lanut, serta tamu dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dan Institut Teknologi Bandung.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerda merupakan momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi program, serta menyusun rencana kerja yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
“PKK harus mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Jika PKK tidak berkembang, maka sebagai pembina saya menganggap diri saya belum berhasil. Program PKK harus efektif, terukur, dan benar-benar memberi manfaat,” tegas Wali Kota, Jumat, (05/12/2025).
Wali Kota menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program PKK tahun 2025 sekaligus mematangkan perencanaan program tahun 2026.
Ia menyampaikan, anggaran 2026 akan sangat terbatas, sehingga diperlukan perencanaan program yang tepat, tidak tumpang tindih, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
“Penganggaran 2026 sangat minim. Karena itu setiap program harus terukur dan tidak boleh ada kegiatan yang mubazir maupun saling tumpang tindih,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota mengingatkan seluruh pengurus PKK kecamatan dan kelurahan untuk memahami secara utuh tugas pokok dan fungsi organisasi, termasuk 10 Program Pokok PKK, agar pembinaan di lapangan dapat dilakukan secara efektif.
Dalam arahannya, Wali Kota juga menyoroti pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PKK, baik di tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan. Ia menegaskan bahwa pengurus PKK harus bekerja dengan ikhlas dan penuh dedikasi.
“Jangan sampai yang membina justru lebih tidak paham daripada yang dibina. Jika ada yang merasa tidak mampu menjalankan tugas, tidak apa-apa mengundurkan diri. Masih banyak masyarakat yang ingin berkontribusi,” tuturnya.
Wali Kota juga mengapresiasi peluncuran inovasi aplikasi SIM PKK atau “Merongak PKK”, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempercepat penyajian data, laporan kegiatan, dan pemantauan program PKK.
“Digitalisasi adalah kebutuhan. Aplikasi Merongak PKK membantu kader PKK bekerja lebih cepat, akurat, dan sesuai perkembangan teknologi,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor, Rakerda ke-10 juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara PKK dan sejumlah OPD teknis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan keselarasan program pemerintah dengan program PKK, termasuk terkait penguatan Posyandu sebagaimana arahan nasional dari Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Kota Kendari berharap Rakerda ke-10 ini menjadi momentum bagi PKK untuk mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Kendari.
“Mari bersama memperkuat sinergi dan menghadirkan program PKK tahun 2026 yang lebih inovatif, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Wali Kota.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
