Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari resmi menggelar kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12).
Acara ini menjadi momentum konsolidasi bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menguatkan gerakan antikorupsi yang lebih relevan dengan dinamika dan tantangan tata kelola di Kota Kendari.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi, menegaskan bahwa korupsi kini bukan lagi sekadar persoalan hukum. Ia menyebut dampaknya sudah langsung dirasakan masyarakat, mulai dari keterlambatan pembangunan, buruknya layanan publik, hingga merosotnya kepercayaan warga terhadap pemerintah.
“Korupsi menyelinap di banyak sektor. Kita harus memperkuat tata kelola, bekerja kolaboratif, dan membuka akses publik seluas-luasnya,” kata Hugua. Ia menyoroti rendahnya sejumlah indikator pengawasan daerah, yang menurutnya harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki birokrasi tanpa menunggu momen seremonial tahunan.
Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo, memberikan pesan lebih tajam. Menurutnya, masyarakat maupun aparatur sudah memahami apa itu korupsi dan dampaknya, namun praktik kecil yang dianggap “biasa” masih kerap dibiarkan.
“Masalah kita bukan lagi edukasi, tapi keberanian untuk menghentikan pembiaran. Implementasi harus jadi fokus, bukan slogan,” ujarnya. Agung juga memaparkan penggunaan Metode Cek Sistem Pemerintah (MCSP) untuk mengukur kesehatan antikorupsi daerah, dengan area perencanaan dan penganggaran sebagai titik paling rentan.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membangun birokrasi yang berintegritas. Ia menekankan bahwa budaya antikorupsi harus hadir sebagai kebiasaan dalam bekerja, bukan hanya dokumen formal yang ditandatangani di awal masa jabatan.
“Korupsi merampas masa depan masyarakat. Kami memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan digital agar publik dapat memantau dan melaporkan berbagai dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Acara yang juga diisi ruang diskusi terbuka ini memperlihatkan kolaborasi antara Pemkot Kendari, KPK, penegak hukum, serta masyarakat dalam merumuskan langkah konkret peningkatan tata kelola pemerintahan. Para peserta berbagi pengalaman dan strategi untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan responsif.
Di penghujung kegiatan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NKS) antara Pemkot Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari, dan Polres Kendari untuk mempercepat proses penanganan pengaduan pemerintahan. Dua platform digital baru turut diluncurkan, yaitu Website Lapor Aparatur Penegak Hukum (APIP) dan Website Inspektorat Kota Kendari, sebagai sarana pelaporan yang lebih mudah diakses warga.
Acara ditutup dengan pengumuman lomba poster digital antikorupsi dan penampilan teatrikal oleh pelajar SMPN 1 Kendari. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa nilai integritas perlu ditanam sejak dini sebagai fondasi generasi masa depan.
Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Road to Hakordia 2025 di Kendari tak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga penanda perubahan nyata menuju pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
