SE2026 Resmi Dimulai di Sultra, BPS Data Usaha hingga Ekonomi Keluarga Door-to-Door

Kendari, Sultrademo.co — Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui apel gabungan di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (15/6/26).

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN/BUMD, pelaku usaha, media massa, serta jajaran BPS se-Sulawesi Tenggara. Total peserta apel tercatat lebih dari 1.200 orang.

Bacaan Lainnya
 

Dalam prosesi pencanangan, Sonny memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya pendataan lapangan. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk mendata usaha dan aktivitas ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara juga membacakan deklarasi dukungan dan menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan SE2026 di daerah tersebut.

Dalam amanatnya, Sonny menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang berkualitas.

“Hari ini menjadi momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pada pelaksanaan tahun 2026, cakupan sensus diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian pendataan.

Selain itu, untuk pertama kalinya pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door-to-door guna memperoleh gambaran ekonomi nasional dan regional yang lebih lengkap.

Pendataan lapangan SE2026 akan berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Rentang waktu tersebut ditetapkan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal.

Sonny juga mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM, akademisi, media, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus melalui gerakan TIR, yakni “Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.”

Ia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi merupakan keberhasilan bersama seluruh elemen bangsa dalam menyediakan data akurat untuk pembangunan Indonesia ke depan.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Hani
Editor: UL

Pos terkait