Sejak Menjabat Kadis DP3A Konut, Dra. Martina Sukses Tekan Angka Kekerasan 

  • Whatsapp
Kadis DP3A, Dra. Martina

Laporan: Supriyadin Tungga

Foto: Dra. Martina, M.Si. Kepala DP3A Kabupaten Konawe Utara

Bacaan Lainnya

Konawe Utara, Sultrademo.Co- Sejak tahun 2017 ,Dra. Martina, M.Si resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Utara(Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra)

Didalam perjalananya,  Dra. Martina telah diamanahkan oleh pimpinan kepala daerah kabupaten Konawe Utara untuk membantu menuntaskan persoalan kriminalisasi kekerasan pada anak dibawah umur dan perempuan, serta ditugaskan untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Semenjak tahun 2017 hingga 2021, Martina sukses menuntaskan 27 kasus kekerasan pada perempuan dan anak dibawa umur.

Lima diantaranya kasus kekerasan terhadap anak atas pelecehan dan pemerkosaan,  kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat dituntaskannya baik penuntasan melalui jalur hukum maupun jalur adat.

Atas keberhasilan itu, pihaknya juga mampu menurunkan angka kekerasan pada anak dan perempuan di Konawe Utara serta memberikan pendampingan penuh, sosialisasi baik pada tingkat pelajar, PKK tingkat desa, PKK tingkat kecamatan hingga membentuk posko pengaduan PATBM di beberapa kecamatan.

Dra. Martina menjelaskan bahwa sejak dirinya dilantik pihaknya telah melakukan kerja keras dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan yakni gencar melakukan kegiatan sosialisasi degan tujuan untuk menuntaskan persoalan kekerasan anak di bawah umur serta kekerasan perempuan pada lingkup rumah tangga(KDRT) hingga sampai pembentukan posko PATBM di beberapa kecamatan.

“Dalam upaya itu kami dari DP3A tidak ada henti-hentinya melakukan pengawasan, sosialisasi bahkan mengharapkan di 13 kecamatan Se-Konawe Utara agar ada Posko pengaduan dan rumah singga. Tapi lagi-lagi karna keterbatasan Anggaran,  kita hanya bisa berharap  agar pemerintah bisa membantu penganggarannya agar program yang kita ancang di tahun 2022 mendatang bisa terlaksana dan memiliki posko PATBM di setiap kecamatan hingga desa,” harap Martina saat diwawancarai Kamis,16/09/2021

Pihaknya juga mengaku bahwa  anggaran senilai dua miliar lebih dari dana APBD yang telah dikucurkan pada dinasnya tidaklah cukup, apalagi dengan adanya repocusing anggaran dua kali hingga 80% tentunya ini jelas berkurang untuk merampungkan programnya baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, perjalan dinas dalam penanganan kasus, maupun dalam hal menuntaskan pembuatan posko PATBM dan rumah singga di setiap kecamatan. Belum lagi biaya operasional setiap kegiatan.   Olehnya itu dirinya berharap melalui penganggaran di tahun 2022 pemerintah daerah dapat memberikan penambahan anggaran.

“Kita berharap pemerintah daerah dapat merespon pengajuan kami dari dinas DP3A terkait penambahan anggaran kita, sebab kalau anggaran memadai kami yakin semua program pemerintah daerah yang berkaitan degan kekerasan dan perlindungan pada anak dan perempuan akan terwujud, yang kedua merujuk pada visi dan misi presiden RI,  bahwa semua wilayah kabupaten harus mendapatkan fasilitas layak anak,” tutupnya

  • Whatsapp

Pos terkait