Jakarta, Sultrademo.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat persiapan Program Sekolah Rakyat (SR) yang akan mulai berjalan pada tahun 2025.
Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.
“Presiden telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi mencapai target tersebut,” kata Restuardy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Kamis (27/3/2025).
Restuardy menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Daerah harus menyiapkan lahan, fasilitas bangunan, serta kelengkapan dokumen agar program dapat berjalan sesuai rencana.
“Pendanaan sudah dialokasikan melalui APBN, mulai dari operasional sekolah, pengadaan tenaga pengajar, hingga pemenuhan kebutuhan peserta didik. Namun, kesiapan daerah menjadi kunci utama agar implementasi berjalan lancar,” jelasnya.
Kemendagri, melalui Direktorat SUPD III Ditjen Bina Bangda, akan mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan proposal, kesiapan lahan, serta dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. Selain itu, Kemendagri dan Kemensos juga akan membentuk desk verifikasi untuk memastikan kelengkapan setiap usulan dari daerah.
Sekjen Kemensos, Robben Rico, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi mengatasi kemiskinan turun-temurun.
“Survei IFLS 1993–2014 menunjukkan sekitar 64,46% anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan saat dewasa. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan kemiskinan, namun hasilnya belum optimal,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin (desil 1 dan 2) yang bersedia mengikuti sistem pendidikan berasrama. Lulusan program ini diharapkan memiliki kecerdasan intelektual, mental yang tangguh, serta karakter yang kuat.
Saat ini, pemerintah daerah telah mengusulkan 229 lokasi Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, 53 titik telah memasuki tahap pertama persiapan, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. Program ini dirancang agar setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai penuh oleh APBN.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
