Atas pernyataan Sdri. Kepala BPKAD Prov. Sultra Ibu Dra. Hj. Isma. Maka Kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Yg Kami (DPRD Sultra) maksudkan dengan Pemprov harus mempertanggungjawabkan Penggunaan keuangan seleksi Sekprov Sulawesi Tenggara adalah bukan pertanggungjawaban dalam bentuk kwitansi, TBK, dan Administrasi keuangan lainnya. Namun output atas telah habisnya anggaran daerah sebesar Rp. 500 juta. Dana tersebut telah terserap namun sampai sekarang Pemerintah Pusat belum menerima usulan 3 (tiga) nama calon Sekprov Sulawesi Tenggara..
2. Terdapat penjelasan yang berbeda antara Sdri. Kepala BPKAD dan Pj. Sekprov Sulawesi Tenggara terhadap anggaran seleksi ulang Sekprov Sultra pada APBD T. A. 2020. Pada Hearing dengan Komisi I DPRD Prov. Sultra Hari Rabu 6 November 2019. Pj. Sekprov Sultra selaku Koordinator TAPD tegas menyatakan menganggarkan anggaran sebanyak Rp. 600 Juta pada APBD T. A. 2020. Dengan peruntukkan bagi Seleksi ulang Sekprov Sulawesi Tenggara.
3. Terhadap perbedaan pernyataan 2 (dua) pejabat utama pengelola Keuangan daerah Sultra menunjukkan kepada Kita tidak adanya Kepemimpinan (leadership), Koordinasi, dan Transparansi dalam penyusunan APBD T. A. 2020. Yang berdasarkan informasi yang Kami dapatkan, disusun dengan terburu-buru, tidak taat asas dan prosedur.
4. DPRD Sulawesi Tenggara akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum terhadap adanya perbedaan penjelasan antara Sdr. Pj. Sekprov Sultra Bapak Drs. Laode Mustari, M. Si. Dan Sdri. Kepala BPKAD Ibu Dra. Hj. Isma. Masy. Sultra sdh cukup diberi informasi yang tidak benar (bohong) dalam pelaksanaan rekrutmen Sekprov ini. RDPU juga itu dalam rangka mendorong selesainya permasalahan rekruitmen Sekprov Sulawesi Tenggara definitif.

Demikian siaran pers Kami selaku Pimpinan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara yang membidangi Politik, Hukum dan pemerintahan. Semoga TYME selalu bersama Kita..

sultrademo

Makassar, 13 November 2019
Pimp. DPRD SULTRA

Muh. Endang SA. S. Sos. S. H. M. Ap.

Komentar