Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/7/2025). Agenda nasional ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir. Sementara dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kontribusi aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama melalui pengendalian harga dan pasokan bahan pokok. Ia mendorong daerah untuk mengembangkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan investasi demi menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tomsi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data inflasi bulan Juni 2025, terdapat sepuluh provinsi yang mencatatkan angka inflasi tertinggi, dari Papua Selatan hingga Lampung. Rata-rata inflasi nasional sendiri berada di angka 1,87 persen. Ia menegaskan perlunya langkah konkret dari kepala daerah yang wilayahnya masih berada di atas rata-rata nasional.
“Kondisi inflasi per-provinsi pada bulan Juni lalu menunjukkan bahwa masih ada sejumlah provinsi dengan angka inflasi tinggi. Kami ingatkan agar kepala daerah segera melakukan langkah konkret dan evaluasi. Keberhasilan pengendalian inflasi terlihat dari kemampuan daerah menjaga harga-harga tetap stabil, terutama untuk komoditas yang melebihi harga eceran tertinggi (HET),” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyebutkan bahwa tren inflasi bulanan dalam empat tahun terakhir menunjukkan bulan Juli cenderung mengalami inflasi, kecuali pada Juli 2024. Inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022 yang mencapai 0,64 persen. Komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Ia menambahkan bahwa data SP2KP hingga minggu keempat Juli 2025 mencatat 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), satu provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil. Penyebab utama kenaikan IPH adalah komoditas cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Dalam sesi evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menyampaikan bahwa secara administratif seluruh pemerintah daerah telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB sebagai tindak lanjut dari SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR). Namun, hingga 28 Juli 2025, baru 33 provinsi yang mengonfirmasi penganggaran pembangunan rumah baru dan renovasi dalam APBD 2025.
Imran menyampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk pemda, antara lain:
1. Melaporkan seluruh bantuan pembangunan atau renovasi rumah yang belum tercatat dalam SIPD;
2. Melakukan verifikasi ulang data target pembangunan dan renovasi rumah;
3. Mengaktifkan peran pemerintah desa dan dinas teknis dalam pendataan kebutuhan perumahan.
Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk:
* Mensosialisasikan kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB secara masif;
* Mengawal proses Musrenbang Desa agar mengakomodasi kebutuhan perumahan dalam APBDesa;
* Mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah dalam APBD;
* Berkoordinasi aktif dengan desa dan kelurahan terkait data kebutuhan hunian;
* Mengawasi pelaksanaan proyek oleh pengembang sesuai aturan;
* Mendata lahan negara, lahan kas desa, dan lahan hibah masyarakat untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh daerah, termasuk Sultra, dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi serta menjamin ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
