Terkait Dugaan Suap di Tubuh Timsel KPU Koltim-Kolaka, KPU RI Utus Tim Investigasi

  • Whatsapp

Kendari, SultraDemoNews- Sejak pekan lalu, selepas Timsel KPU Kolaka-Koltim mengumumkan hasil tes administrasi, hingga hasil tes kesehatan dan wawancara yang diumumkan tadi malam. Berbagai kritikan dan reaksi protes sontak berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari peserta yang merasa dirugikan oleh tim seleksi, pemerhati hukum, bahkan mantan Ketua KPU Sultra Hidayatullah yang sempat berkomentar di media lokal.

Reaksi publik tersebut diduga kuat karena adanya indikasi transaksi suap-menyuap dalam seleksi penerimaan anggota KPU Kolaka dan Koltim. Selain itu, disinyalir adanya tahapan perekrutan yang inprosedural, kebocoran soal, dan jual-beli jabatan yang mengabaikan kredibilitas dan independensi timsel.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sultra, la Ode Muhammad Natsir menjelaskan, pada prinsipnya, pihaknya siap bekerja sama dengan siapapun untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Akan tetapi, pria yang akrab disapa Ojo ini mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi dan mengintervensi jauh hasil keputusan Timsel.

Dikatakannya yang memiliki kewenangan adalah KPU RI, sebab itu KPU RI akan mengutus tim investigasi ke Sultra untuk memeriksa dan menyelesaikan kasus yang berkembang itu.

Kendati begitu, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Meski isu tersebut diketahui tidak secara resmi, dan hanya membaca melalui media, namun pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan seluruh Timsel tadi malam.

“Timsel, terutama Ketua setelah bertemu semalam, mengaku mulai dari isu bocoran soal, dugaan kasus suap hingga incumbent yang tidak lolos administrasi semua dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun secara pribadi,” terang Ojo, Selasa (11/12/2018) di ruang kerjanya.

Ditambahkannya, andai otoritas KPU provinsi masih seperti undang-undang nomor 15 tahun 2011 lalu, dimana pembentukan Timsel kabupaten/kota, dan peringkat, sepenuhnya oleh satu tingkat diatas yaitu KPU provinsi, maka tanpa dimintapun pihaknya akan menelusuri dan menindak cepat sesuai peraturan dan panduannya.

“Terkait publik yang memiliki data data, dugaaan transaksi, suap dan lain lain, silahkan disampaikan kepada kami untuk menjadi bahan untuk menguatkan dan diserahakn kepada tim investigasi nanti, prinsipnya kami sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan siapapun untuk membuat terang masalah ini,” tutupnya. (AK)

  • Whatsapp

Pos terkait