Kendari, Sultrademo.co – Puluhan perempuan pesisir dan pedagang kaki lima di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menyuarakan aspirasi terkait perlindungan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Melalui dialog dengan pemerintah kelurahan, kaum perempuan akar rumput ini menuntut kepastian hak atas wilayah kelola yang kerap terancam dampak proyek pembangunan.
Dialog tersebut diinisiasi oleh Solidaritas Perempuan (SP) Kendari dan digelar di kawasan Anjungan Teluk Kendari, Kelurahan Tipulu, Rabu (10/12/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah strategis bagi 95 perempuan yang tergabung dalam basis pengorganisasian SP Kendari. Massa tersebut terdiri atas 33 orang dari Kelurahan Tipulu dan 62 orang dari Kelurahan Sodohoa. Mereka meliputi perempuan nelayan, perempuan pesisir, serta pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan hidup di wilayah pesisir Teluk Kendari.
Koordinator Program SP Kendari, Criestien, menuturkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat pemahaman dan kesadaran feminis di kalangan perempuan pesisir. Hal ini dinilai krusial agar perempuan memiliki keberanian dan kapasitas untuk mempertahankan hak-hak mereka di tengah arus pembangunan kota yang masif.
”Selama ini, proyek pembangunan di wilayah pesisir sering kali menimbulkan dampak turunan yang secara spesifik merugikan perempuan, mulai dari hilangnya akses terhadap sumber daya alam hingga tergusurnya ruang usaha,” ujar Criestien.
Oleh karena itu, lanjut Criestien, dialog ini dirancang untuk memastikan posisi tawar perempuan. ”Kami ingin memastikan perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berhak menentukan pengelolaan wilayahnya,” tegasnya.
Diharapkan, dialog ini menjadi pintu masuk bagi advokasi kebijakan yang lebih luas untuk memastikan pemerintah mengakui dan melindungi kedaulatan perempuan atas ruang hidupnya.
Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan langsung berbagai persoalan lapangan, termasuk kekecewaan para PKL yang merasa kerap diberi janji palsu terkait pelibatan dalam acara-acara daerah.
Ketua Kelompok Perempuan Pesisir Kelurahan Tipulu, Rahmania, menyampaikan aspirasi mendalam saat menerima kunjungan pemerintah setempat. Dalam kesempatan tersebut, Rahmania mengawali pernyataannya dengan ucapan terima kasih, meski ia tidak menampik bahwa kehadiran pemerintah di wilayahnya tergolong sangat jarang.
“Kami berterima kasih, meskipun sebenarnya jarang sekali pemerintah mengundang atau mendatangi kami. Tercatat baru dua kali, sementara Babinsa sudah tiga kali berkunjung,” ungkap Rahmania.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah nasib pelaku UMKM yang selama ini merasa belum diketahui keberadaannya oleh pemerintah. Rahmania berharap adanya Surat Perintah Kerja (SPK) atau legalitas yang jelas dan berkeinginan agar aspirasi ini bisa sampai langsung ke tangan Wali Kota.
“Kami ingin pemerintah tahu kondisi kami, kalau bisa dicoba lagi agar kami bisa bertemu Ibu Wali,” tambahnya.
Selain masalah UMKM, Rahmania juga menyuarakan kekecewaan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya para PKL pernah dijanjikan untuk dilibatkan dalam setiap event daerah sebelum masa pergantian Walikota.
“PKL merasa kecewa karena pernah dijanjikan ada pelibatan dalam event. Namun, setelah pergantian pejabat dan pejabat lama mundur, janji tersebut tidak terealisasi. PKL tidak lagi dilibatkan dalam event-event yang ada,” tegasnya.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
