Kendari, Sultrademo.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Agenda tersebut berlangsung di Hotel Qubah 9 Kendari, Selasa, (25/11/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan SPBE sekaligus mempersiapkan peningkatan Indeks SPBE Tahun Anggaran 2026. Empat OPD strategis turut hadir, yakni Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan Biro Organisasi, bersama Sekretaris Diskominfo Sultra, Kasubag Keuangan, serta sejumlah staf. Keterlibatan lintas OPD ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat kolaborasi menuju transformasi digital daerah.
Ketua Panitia, Mustamar, dalam laporannya menegaskan bahwa SPBE merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini berfokus pada penyelarasan program SPBE Tahun 2026 untuk mengejar peningkatan Indeks SPBE menuju standar PEMDI.
Mustamar berharap kegiatan yang berlangsung selama empat jam tersebut dapat menghasilkan peta jalan pembangunan digital Sultra yang terukur, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
Seluruh regulasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana dan integrasi proses bisnis, data, aplikasi, hingga infrastruktur digital.
Dalam sambutannya, Ridwan Badallah menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya soal perubahan dari proses manual ke elektronik, tetapi juga perubahan pola pikir dalam penyelenggaraan layanan publik. Ia menjelaskan bahwa arah transformasi digital saat ini merupakan kelanjutan dari gagasan pembangunan SPBE sejak 2019 hingga penguatan konsep digital pada pemerintahan sekarang.
“Seluruh aktivitas birokrasi ke depan harus berbasis digital, mulai dari koordinasi, pelaporan, hingga administrasi pelayanan,” ujarnya.
Ridwan juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi Sulawesi Tenggara, yakni keberadaan 321 titik blank spot di berbagai kabupaten/kota yang belum memiliki akses jaringan memadai. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi ironi ketika pemerintah berbicara tentang era zero paper, era digital, dan percepatan layanan elektronik.
Namun menurutnya, tantangan ini justru menjadi pemicu percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Sultra agar transformasi digital dapat berjalan optimal.
Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa penyusunan rencana dan anggaran SPBE Tahun 2026 dapat melahirkan dokumen komprehensif dan terukur untuk mendorong peningkatan Indeks SPBE menuju Indeks PEMDI.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
