Kendari, Sultrademo.co — Komitmen memperkuat pengawasan internal di lingkup pemerintah daerah kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama Inspektur Kota Kendari, serta dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Plt. Inspektur Sulawesi Tenggara dan para inspektur kabupaten/kota se-Sultra.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa inspektorat memegang peranan vital sebagai ujung tombak pengawasan di daerah.
Ia mengibaratkan lembaga tersebut sebagai “dokter keluarga” pemerintah daerah yang harus mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini sebelum menjadi temuan aparat pengawas eksternal.
“Kualitas pengawasan hanya dapat terbangun jika setiap pihak yang terlibat mampu bersikap terbuka dan kooperatif. Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama, dan kesalahan yang berulang menunjukkan indikasi kesengajaan sehingga wajib ditindak tegas, ” kata Gubernur.
Gubernur ASR juga menekankan relevansi delapan agenda prioritas nasional sebagai panduan pembangunan daerah. Agenda itu meliputi ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi merah putih, penguatan pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
“Seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif, ” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan kondisi fiskal provinsi yang sedang mengalami tekanan akibat pemangkasan anggaran mencapai sekitar Rp980 miliar. APBD Sultra yang sebelumnya berada pada kisaran Rp5 triliun diproyeksikan turun menjadi kurang lebih Rp4 triliun pada tahun 2026. Dengan keterbatasan tersebut, ia menilai penguatan tata kelola, inovasi, dan pencegahan kebocoran anggaran menjadi sangat krusial.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Gubernur juga menyampaikan capaian positif sektor ekonomi, salah satunya melalui misi dagang antara Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur yang menghasilkan transaksi lebih dari Rp870 miliar. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bukti bahwa Sultra memiliki daya saing tinggi apabila didukung tata pemerintahan yang bersih dan efektif.
Menutup sambutannya, Gubernur ASR mengajak seluruh inspektur, kepala daerah, dan peserta Rakorda untuk meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memperkuat manajemen risiko, serta memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan sesuai koridor pengawasan yang telah ditetapkan.









