Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin setiap pekan oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/7/2025). Rakor yang berlangsung secara virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dari Sultra, sejumlah pejabat hadir mengikuti rakor dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi, antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, perwakilan Bank Indonesia dan BPS, serta sejumlah instansi teknis lainnya.
Rakor kali ini tak hanya membahas kondisi inflasi, tetapi juga merumuskan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta mengevaluasi dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah.
Mendagri Tito Karnavian dalam pemaparannya menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data PDB tahunan, Indonesia masih berada di peringkat ke-45 dari 185 negara. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar yang menuntut kerja sama lintas sektor.
“Kalau ingin masyarakat sejahtera, maka ekonomi daerah harus tumbuh. Kalau tumbuh, otomatis pendapatan naik, kemiskinan turun, layanan publik membaik,” ujar Tito.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di triwulan I 2025, seperti Papua Barat yang mencapai 25,53% dan Maluku Utara 34,58%. Selain itu, Tito memaparkan langkah-langkah utama yang perlu dijalankan pemerintah daerah, termasuk menjaga stok dan harga pangan melalui TPID, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mendukung pembangunan 3 juta rumah.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy menekankan pentingnya pemantauan indikator ekonomi dan percepatan program melalui aksi nyata di daerah. Ia menyebut sembilan langkah percepatan ekonomi, mulai dari pengendalian harga hingga percepatan program bantuan sosial dan pangan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar menambahkan, pengelolaan ekonomi nasional bergantung pada performa ekonomi di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya data akurat dalam penyusunan kebijakan percepatan ekonomi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, menggarisbawahi pentingnya kerja lintas sektor untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tantangan cuaca dan pasokan pangan.
Berdasarkan data BPS, inflasi Sultra per Juni 2025 tercatat sebesar 0,7% (mtm), 2,52% (yoy), dan 2,74% (ytd), masih dalam kisaran target nasional 1,5–3,5%.
Namun, Ari mengingatkan bahwa beberapa daerah telah mendekati batas atas target inflasi nasional.
“Empat daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra seluruhnya mengalami inflasi y-on-y, tertinggi di Kabupaten Konawe sebesar 3,88%, disusul Kolaka 3,34%, Baubau 3,11%, dan Kota Kendari 1,47%. Ini menandakan perlunya intervensi cepat di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Sultra bersama TPID telah menyiapkan enam langkah konkret, antara lain:
1. Operasi pasar murah di wilayah strategis,
2. Inspeksi pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan,
3. Kerja sama antar daerah dalam pasokan pangan,
4. Gerakan menanam secara masif,
5. Realisasi dana Belanja Tak Terduga (BTT),
6. Dukungan logistik dan transportasi dari APBD.
“Seluruh OPD terkait diminta berperan aktif. Jangan hanya biro ekonomi. Perlu kerja bersama untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,” tegas Ari.
Ia juga menyebutkan bahwa komoditas seperti beras, bawang merah, dan cabai rawit masih berpotensi mendorong inflasi akibat musim penghujan dan gangguan pasokan. Sektor perikanan pun tak luput dari tantangan musim angin timur.
“Kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Intervensi lewat gerakan panen, distribusi logistik, hingga bantuan sosial pangan harus segera dilaksanakan,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari intervensi sosial, sebanyak 187.723 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sultra akan menerima bantuan beras 10 kg per bulan selama dua bulan, yang penyalurannya dimulai pekan ini. Ari berharap kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota dan Dinas Sosial mempercepat penyaluran tersebut.
Ia juga menyinggung realisasi belanja daerah yang masih rendah, yakni 39,62%, yang dinilainya turut memperlambat perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kita perlu percepatan realisasi belanja, terutama yang menyentuh sektor riil. Kalau APBN tidak cukup dan APBD terbatas, kita harus kolaborasi, misalnya dengan BI atau pihak swasta. Uang pemerintah yang beredar sangat penting untuk daya beli masyarakat,” tegasnya.
Di akhir, Ari mengajak semua pihak waspada terhadap potensi lonjakan harga dalam enam bulan ke depan. Ia mendorong semua tim TPID untuk bergerak cepat dan responsif menghadapi tantangan inflasi yang mungkin timbul.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
