Sultra Siaga Nataru: Pemprov Perkuat Sinergi TPID Kendalikan Inflasi 2025

Ketgam : Wali Kota hadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur.

Kendari, Sultrademo.co – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini mengusung tema Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Menjelang Nataru 2025.

Bacaan Lainnya
 

Rakorda dihadiri para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota, termasuk Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi serta langkah cepat dan berbasis data untuk menjaga stabilitas harga menjelang momentum libur akhir tahun. Ia memaparkan kondisi inflasi terbaru, sekaligus mengingatkan adanya faktor-faktor yang perlu diantisipasi.

Menurut data Oktober 2025, Sultra mengalami deflasi 0,58 persen yang dipicu turunnya harga beras dan sejumlah komoditas perikanan. Namun secara tahunan, inflasi Sultra masih berada di angka 3,26 persen—lebih tinggi dibanding tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen.

“Situasi ini harus menjadi perhatian karena berpotensi memicu kenaikan harga beras, emas perhiasan, dan komoditas perikanan,” ujar Gubernur.

Ia menekankan bahwa seluruh langkah pengendalian inflasi harus ditopang oleh data yang akurat agar kebijakan yang dijalankan tepat sasaran.

Sejumlah strategi telah disiapkan, antara lain pelaksanaan pasar murah di seluruh kabupaten/kota serta pemberian subsidi beras dari Pemerintah Provinsi. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari yang dinilai konsisten menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan aktif menjaga stabilitas harga.

Melalui Rakorda ini, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin solid dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Nataru 2025.

*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Penulis: Hani
Editor: UL

Pos terkait