Teken MoU, Kejari Kendari Resmi Jadi Pengacara Pemkot Kendari

  • Whatsapp

Kendari.Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari  telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negri Kendari terkait bantuan pendampingan hukum baik secara perdata maupun tatausaha negara, Kamis (20/2/2020), di Taman Kota.

Acara tersebut dihadiri kepala BPN Kendari, Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Bank Sultra, sejumlah asosiasi, Kepala OPD, Camat dan Lurah.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Kendari, H.Sulkarnain Kadir mengatakan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya.

Ia juga memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih pada Kejaksaan Negri Kendari yang mau kembali bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari.

“Ini merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan kerjasama yang sudah ada, kita berharap kualitas dan pelaksanaannya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Ia berharap dengan adanya pendampingan dari kejaksaan penyimpangan bisa diminimalisir.

“kerjasama tahun ini lebih spesial karena pemerintah Kota Kendari tengah melakukan pembenahan secara administrasi dari manual ke digital. Seperti pemasangan alat penghitung pajak di tempat pelaku usaha,” terangnya.

Tak lupa ia mengimbau para pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya sesui ketentuan.

“Digitalisasi itu menghindari subjektifitas, konflik interes dan kita butuh acuan objektif.harapan kita Tidak ada dusta diantar kita, bayar sesuai ketentuan kalau tidak sesuai jangan bayar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negri Kendari Said Muhammad mengaku, kerjasama dengan Pemkot Kendari ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kejaksaan.

“ini kami sangat dihargai, karena banyak pejabat yang tidak mempercayai kita,” katanya.

“Kami ini tempat kosultasi gratis, tapi semua terbuka jangan ada yang disembunyikan, Inti dari semuanya adalah keterbukaan bicara blak-blakan,” tambahya.

Disisi lain Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Kendari Sri Yusnita mengatakan, tindak lanjut dari kerjasama ini, dilakukan penandatanganan surat kuasa khusus dari Kepala BP2RD kepada Kejaksaan Negri Kendari, untuk melakukan negosisasi di luar pengadilan dalam hal pemulihan tunggakan pajak.

“Surat kuasa ini diberikan dalam kapasitas kejaksaan sebagai pengacara negara,” pungkas Sri Yusnita.

 

Hani

Pos terkait