Terkait Berita Penyitaan Tanah, Begini Penjelasan Nahwa Umar

  • Whatsapp

Kendari, SultraDemoNews- Terkait peredaran berita penyitaan tanah akibat tunggakan PBB di Kota Kendari dinilai Nahwa Umar sebagai bentuk kesalahpahaman pewarta yang mesti ia luruskan.

Saat dihubungi, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar, SE.,  MM mengaku sangat heran dengan berita yang dimuat salah satu media lokal terkait penyitaan tanah akibat tunggakan pajak.

Bacaan Lainnya

Dijelaskannya, pada tanggal 03 Januari, saat dirinya hendak menghadap ke Plt. Walikota Kendari, pihaknya dihampiri seorang wartawan yang menanyakan capaian PBB selama tahun 2018,

Karena pertanyaan itu, pihaknya menguraikan capaian PBB Kota Kendari yang mencapai 80an %.

“Jadi dia (wartawan, red) bertanya, bagaimana yang masih menunggak, saya jawab rata-rata yang berdiam di Kota Kendari sudah bayar. Terlebih kami sudah kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam penagihan tunggakan. Yang masih menunggak rata-rata pemilik tanah tinggal di luar kota. Seperti Surabaya, dan Jakarta. Tapi kita pelan-pelan saja kan kami juga sudah kerjasama kejaksaan, rata-rata yang sudah dipanggil mereka kooperatif dan sudah bayar,” katanya kepada wartawan kamis 03/01/19.

“Jadi bagaimana yang masih menunggak terus?,” tambah Plt. Inspektur Kendari itu menirukan pertanyaan wartawan kepadanya.

“Saya bilang sebenarnya di UU bisa saja dilakukan penyitaan kalau sudah bertahun-tahun diingatkan lantas tidak digubris dan tidak juga ada niat untuk bayar. Tapi itu kan kita belum sampai kesana, nah saya kaget yang diberitakan lain, penekanannya lebih kepenyitaan, padahal dari dulu selalu saya katakan seperti itu,” jelasnya menyesalkan berita beredar itu.

Pihaknya berharap, masyarakat sadar pajak, apalagi pembayarannya hanya sekali dalam setahun.

“Saya juga tambahkan harapan kita yang belum juga bayar PBB agar dibayar. toh juga hanya setahun sekali bayarnya,” tutupnya. (AK)

  • Whatsapp

Pos terkait