UHC Kendari Tembus 99 Persen, Pemkot Kejar Keaktifan BPJS hingga 100 Persen

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, Inspektur Kota Kendari, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Direktur RSUD Kota Kendari, Sekretaris Bappeda, serta Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Siska memaparkan sejumlah langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk pembenahan layanan di RSUD Kota Kendari agar lebih cepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kesehatan menjadi salah satu prioritas kami. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Karena itu kami terus melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan rumah sakit maupun jaminan kesehatan masyarakat,” ujar Siska.

Salah satu capaian yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Kendari yang telah mencapai sekitar 99 persen.

Namun, pemerintah kota masih menghadapi tantangan dalam menjaga keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Saat ini, tingkat keaktifan peserta berada di kisaran 81 persen.

Untuk meningkatkan angka tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan berbagai strategi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Melalui skema tersebut, perusahaan diharapkan dapat turut membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga status kepesertaan tetap aktif dan akses terhadap layanan kesehatan tidak terputus.

Selain persoalan kepesertaan, Pemkot Kendari juga terus memperluas akses pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Salah satunya melalui peningkatan pelayanan di RSUD Kota Kendari, termasuk optimalisasi pelayanan Antero Hamra yang kini telah melayani peserta BPJS Kesehatan serta penguatan layanan di 15 puskesmas.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, drg. Murti Utami Andyanto, MPH, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan Pemkot Kendari menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui pemeliharaan cakupan UHC maupun peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan.

“Kami senang melihat komitmen Ibu Wali Kota dalam memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Sinergi seperti ini menjadi modal penting agar pelayanan kesehatan terus meningkat,” kata Murti.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas tantangan pembiayaan Program JKN di daerah.

Untuk mempertahankan cakupan UHC sekitar 99 persen, Kota Kendari membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar setiap tahun untuk membiayai peserta yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang turut terdampak kebijakan penyesuaian anggaran, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan jaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang membutuhkan perhatian serius.

Meski demikian, Pemkot Kendari dan BPJS Kesehatan sepakat terus memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama agar keberlanjutan program JKN tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemkot Kendari dan BPJS Kesehatan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap masyarakat Kota Kendari dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin mudah diakses dan berkualitas.