Wabup Konut Minta Masyarakat Dukung Pembangunan Waduk

Foto: Foto Wakil Bupati Konut, H. Abuhaera, S.Sos, M.Si saat di jumpai diruang kerjanya

Laporan:Supriyadin Tungga

Konawe Utara, Sultrademo.Co– Upaya Pemerintah kabupaten Konawe Utara dalam menanggulangi  terjadinya banjir bandang seperti yang telah terjadi pada 2019 lalu terus ditingkatkan.

Bacaan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara rencananya akan membangun waduk dan kolam retasi yang berlokasi dari Kecamatan Asera dan Puusuli, hingga ke Kecamatan Oheo, panjangnya mencapai 14 Km, dengan ketinggian 10 Meter.

Wakil Bupati Konut, H. Abuhaera meminta agar masyarakat yang mendiami titik wilayah tersebut untuk mendukung program yang dirancang demi terwujudnya cita-cita Kabupaten Konawe Utara yang sejaterah dan berdaya saing.

“Sejaterah dan aman untuk masyarakat Konawe Utara. Berdaya saing dibidang pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana,” harap H. Abuhaera saat di wawancarai di ruang kerjanya Selasa, 21/09/2021

Dia menambahkan, rencana pembangunan itu juga masuk dalam rentetan prioritas di tahun 2022-2023 mendatang, apalagi program tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Mentri PUPR bagian perairan bahkan pihak PUPR telah melakukan peninjauan di titik lokasi dan sekarang telah memasuki tahapan kedua yakni memverifikasi lahan kepemilikan masyarakat.

“Terkait ketersediaan anggaran itu sudah ada di provinsi tapi kita belum bisa besaran anggaranya berapa dan itu anggaran langsung dari Mentri PUPR bidang balai sungai,” lanjutnya.

Ia mengatakan aksi penolakan kolam retasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiwa Kecamatan Oheo beberapa hari lalu merupakan cara yang keliru.

Padahal, menurut H. Abuhaera Keberadaan kolam retensi untuk penampungan air ketika banjir selain itu berfungsi untuk mengantisipasi agar air tidak tersebar kemana-mana, itu juga akan dijadikan sarana wisata.

“Kami beranggapan sangat keliruh masyarakat ketika tidak memberikan dukungan untuk rencana tersebut atau beranggapan bahwa kehadiran program itu akan melahirkan dampak yang buruk. Itu salah,” tukasnya.

“Terkait masalah kegiatan sosialisasi yang juga disebutkan pada aksi itu saya menjawab bahwa saat tahapan rencana itu belum bisa dilakukan sosialisasi, sebab kekhawatirannya program itu tidak dilaksanakan sehingga akan dikira berupa pembongan,” tambahnya.

Pos terkait