Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari meresmikan Pasar Banteng yang berlokasi di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kamis (9/7/2026). Pasar baru tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus solusi penataan pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan dan kawasan pasar liar.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.
“Harapan kita dengan hadirnya Pasar Banteng ini, perekonomian Kota Kendari terus meningkat. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena pasar menjadi pusat transaksi ekonomi yang terintegrasi,” ujar Siska.
Menurutnya, Pasar Banteng menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pangan, sayur-mayur, pakaian, hingga kebutuhan pokok lainnya.
Siska menambahkan, pemerintah akan terus melengkapi fasilitas pasar melalui anggaran perubahan tahun 2026 agar masyarakat semakin nyaman berbelanja. Pengelolaan Pasar Banteng dilakukan melalui kerja sama dengan CV Bersaudara Arsy Sinergi dengan sistem kontrak selama 10 tahun.
“Kami ingin menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman sehingga masyarakat tertarik berbelanja di sini. Kehadiran Pasar Banteng juga menjadi bagian dari upaya mengatasi keberadaan pasar liar yang selama ini menjamur di pinggir jalan,” katanya.
Ia menyebut sejumlah pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan Pasar Andonohu telah mulai menempati lapak di Pasar Banteng dan menyambut positif keberadaan pasar tersebut.
Direktur Perumda Pasar Kota Kendari, Asnar, mengatakan Pasar Banteng dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan kapasitas mencapai 200 hingga 220 pedagang.
Menurutnya, pembangunan pasar ini menjadi solusi bagi sekitar 300 pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan Pasar Andonohu dan di sepanjang bahu jalan.
“Ini adalah upaya melegalkan aktivitas pedagang yang sebelumnya menggunakan lahan tidak resmi. Alhamdulillah, pengelolaan pasar ini dipercayakan kepada kami melalui sistem kontrak bagi hasil,” ujarnya.
Pada tahap awal operasional, Pemerintah Kota Kendari memberikan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama tiga bulan bagi pedagang baru. Setelah masa tersebut berakhir, tarif sewa akan disesuaikan dengan pasar milik pemerintah lainnya dan dipastikan tidak lebih tinggi.
Asnar menambahkan, pembangunan fasilitas pasar juga akan dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan lapak dan kios hingga penambahan sarana pendukung, termasuk tenaga kebersihan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari 12 pasar yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari, saat ini sekitar tujuh hingga delapan pasar telah beroperasi aktif, sementara sisanya terus dibenahi agar kembali menjadi pusat aktivitas perdagangan.
Menurutnya, Pasar Nambo masih memiliki tingkat okupansi yang rendah meski didukung fasilitas yang memadai dan lokasi yang strategis. Sebaliknya, Pasar Wua-Wua menunjukkan perkembangan positif dengan seluruh blok telah terisi dan mulai berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan serta jasa.
Untuk mendorong pemerataan aktivitas perdagangan, Pemerintah Kota Kendari juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berdagang di Pasar Mandonga dan Pasar Kota dengan memanfaatkan kios-kios kosong tanpa dikenakan biaya pembelian maupun biaya pengalihan hak.
“Siapa saja yang serius ingin berdagang dapat langsung melapor kepada pengelola untuk menempati kios yang masih tersedia,” tutup Asnar.
 






