KENDARI – Konferensi Cabang (Konfercab) serentak PDI Perjuangan se-Sulawesi Tenggara menetapkan Drs. Ali Basa, M.Si sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muna Barat periode 2025–2030. Saat ini Ali Basa juga menjabat sebagai Wakil Bupati Muna Barat.
Penetapan tersebut berdasarkan SK DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prof. (HC) Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristiyanto. Proses penunjukan dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan dari tingkat PAC, diajukan ke DPD, hingga ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan.
Keputusan itu dibacakan dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara dan Konfercab bersama 17 DPC PDI Perjuangan se-Sultra yang berlangsung pada 24 November 2025 di Sahid Azizah Syariah Hotel Kendari. Acara dipimpin oleh pengurus DPP, yakni Wiryanti Sukamdani, Haryanto Chan, dan Aryo Adi.
Sebagai Ketua terpilih sekaligus Ketua Tim Formatur, Ali Basa kemudian menyusun struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Muna Barat periode 2025–2030. Susunan yang dibacakan dan dikukuhkan pada saat acara tersebut menetapkan Ali Basa sebagai Ketua DPC, Laode Rafiudin, SE sebagai Sekretaris (yang juga Ketua DPRD Muna Barat), serta I Gede Angga Dniyana P, ST sebagai Bendahara, yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Muna Barat. Struktur kepengurusan ini mengakomodir 14 pengurus lainnya dengan 30 persen keterwakilan perempuan.
Menurut pihak DPC, kepengurusan baru ini merupakan langkah awal konsolidasi menghadapi Pemilu 2029 sekaligus evaluasi capaian pada Pileg dan Pilkada 2024. Mereka menegaskan tekad untuk mempertahankan posisi Ketua DPRD Muna Barat serta kembali menjadi pemenang pada Pilkada 2030.
Kepengurusan baru juga menegaskan komitmen untuk mengawal dan mensukseskan kepemimpinan Bupati Muna Barat Laode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa dalam mewujudkan Muna Barat sebagai Liwu Mokesa.
Hal tersebut disampaikan oleh Laode Muhamad Wahyudin, SH, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Muna Barat periode 2025–2030.










