Anggota DPRD Koltim WO Saat Rapat Paripurna RTRW, Bupati: Mereka Tidak Ingin Masyarakat Sejahtera

  • Whatsapp

Kolaka,(13/07/20) Sultrademo.co – Rapat Pariputna DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun 2020-2040, Senin 13 Juli 2020, mendapat penolakan dari beberapa anggota DPRD dengan melakukan walk out (WO).

Meski Raperda RTRW ini oleh eksekutif dinilai sudah memenuhi tata urutan dan semua persyaratan, sehingga ada persetujuan substansi (persub), namun anggota dewan yang WO menilai adanya ketidaksesuaian antara RTRW Kabupaten, RTRW Provinsi maupun RTRW Nasional mengenai Rawa Tinondo.

Bacaan Lainnya

Saat dikonfirmasi, Bahrul anggota DPRD Koltim Fraksi Partai Demokrat mengatakan, 9 orang yang WO dari FPAN, FPDIP, dan FPD karena tidak sesuai kesepakatan awal hasil rapat Bapemperda.

Menurut Bahrul, kesepakatan awal, menunggu surat balasan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait status Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rawa Tinondo, baru paripurna bisa dilaksanakan.

“Makanya saya dan rekan-rekan lainnya memutuskan WO karena Pemda dan Pimpinan DPRD Koltim tidak komitmen dgn ucapan mereka,” ungkapnya.

Lanjut Bahrul, RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo merupakan KSN yang tidak bisa dipisahkan, sementara RTRW Koltim menyalahi PP. 13 tahun 2017 dengan dikeluarkannya Rawa Tinondo dari KSN.

“Boleh saja kalau Pemda Koltim mau mengusulkan kawasan strategis kabupaten (KSK) dengan alasan peruntukan ekonomi masyarakat, tapi tidak menghilangkan status KSN itu sendiri, karena KSN itu harga mati sesuai PP. 13 tahun 2017,” tandasnya.

Sementara Bupati Koltim,Tony Herbiansyah menilai, beberapa anggota DPRD Koltim yang meninggalkan ruangan rapat atau persidangan dengan maksud menolak pembahasan rapat paripurna tidak ingin melihat masyarakat sejahtera.

Problem Kawasan strategis nasional (KSN) Rawa Tinondo, menurutnya, sepanjang peruntuknnya untuk kesejahteraan berbasis ekonomi, itu tidak masalah untuk dijadikan kawasan strategis kabupaten (KSK).

“Jadi bagi anggota dewan yang menolak penetapan RTRW Koltim 2020-2040 dengan melakukan WO pada Paripurna, adalah mereka yang tidak ingin masyarakatnya sejahtera,” tuding Tony.

Menurut Tony, RTRW dimaksudkan untuk kepentingan penataan ruang dan wilayah yang muaranya tentu untuk kesejahteraan masyarakat Koltim.

“Masyarakat sudah tahu, siapa yang berpikir menyejahterakan masyarakat dan yang hanya mementingkan diri sendiri, biar dibilang hebat atau dilihat pintar,” tutupnya.

 

Pos terkait