Kendari, Sultrademo.co – Memasuki momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (25/11/2025).
Rakor bertema “Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi–Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Jelang Nataru 2025” ini digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi dan potensi tekanan inflasi di akhir tahun. Dalam perannya sebagai Ketua TPID Sultra, Gubernur menekankan tiga fokus utama: memperkuat sinergi TPID di seluruh daerah, membangun ketahanan pangan, serta mengamankan stabilitas harga jelang Nataru.
Menurut Gubernur, kondisi ekonomi Sultra saat ini menunjukkan tren yang menggembirakan. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan III 2025 mencapai 5,65 persen, lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 5,06 persen. Capaian ini dinilai sebagai bukti ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi potensi kenaikan harga di triwulan IV. Sultra memang mencatat deflasi bulanan 0,58 persen, namun inflasi tahunan masih berada di angka 3,26 persen.
“Perlu melakukan extra effort pengendalian inflasi berdasarkan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, mengingat proyeksi inflasi yang diperkirakan berada pada rentang atas target nasional,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga tetap terjaga, Gubernur memaparkan sejumlah langkah antisipatif, di antaranya:
1. Penguatan ketahanan pangan melalui percepatan perluasan areal tanam dan penggunaan bibit unggul agar pasokan tetap stabil.
2. Pengembangan budidaya perikanan laut guna mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap yang rentan cuaca ekstrem serta mendorong hilirisasi produk perikanan bernilai tambah.
3. Peningkatan kelancaran distribusi, termasuk optimalisasi kerja sama antar daerah, perbaikan infrastruktur jalan dan logistik, serta efisiensi biaya angkut khususnya wilayah kepulauan.
4. Menjaga keterjangkauan harga melalui perluasan jaringan kios pangan, penguatan Satgas Pangan, dan peningkatan investasi pada sektor penggilingan beras serta industri pengolahan pangan.
5. Penguatan komunikasi publik lewat rakor berkala, rilis informasi terjadwal, serta pemantauan efek kebijakan UMP terhadap daya beli masyarakat.
Di akhir arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berperan menjaga laju inflasi di Sultra.
“Saya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada TPID, baik dari jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh stakeholder yang telah bersinergi menjaga laju inflasi daerah agar tetap terkendali,” ujarnya.
Ia berharap melalui rakor ini seluruh TPID semakin memperkuat koordinasi, mempercepat respons kebijakan, serta mengedepankan data dan analisis dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui bahan pangan yang terjangkau, distribusi yang lancar, dan stabilitas harga yang terjaga,” tutupnya.
Laporan: Arini Triana Suci R
 






