Oleh: Dr. Bachtiar
Pengajar Hukum Tata Negara FH UNPAM – Pemerhati Kepemiluan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menandai tonggak penting dalam upaya membangun pemilu yang lebih berintegritas di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah tidak hanya menafsirkan secara progresif norma tentang politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tetapi juga menekankan kembali posisi strategis Bawaslu dalam mengawal dan menjamin integritas demokrasi elektoral di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah secara implisit memperluas ruang konstitusional Bawaslu sebagai penegak keadilan pemilu yang tidak hanya berwenang mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan hasil pemilu merepresentasikan kehendak rakyat yang sah secara etik dan hukum.
Putusan ini hendaknya dibaca sebagai seruan konstitusional bagi Bawaslu untuk naik kelas, dari lembaga pengawas teknis tahapan menjadi penegak keadilan pemilu yang bermakna (meaningful electoral justice). Dalam logika demokrasi konstitusional, kekuasaan harus dibatasi, dikontrol, dan diawasi, terutama saat kekuasaan itu hendak diraih melalui pemilu. Dan di sanalah posisi Bawaslu menjadi sangat strategis, sebagai penjaga gerbang keadilan pemilu, yang bukan saja memastikan prosedur dipatuhi, tetapi juga menjamin kedaulatan rakyat tidak dikhianati. Bawaslu diberi ruang untuk menjadi penjaga moralitas elektoral, yang berperan sebagai peringatan dini dan sekaligus pengingat konstitusional bahwa pemilu tidak boleh menjadi kendaraan bagi kooptasi kekuasaan yang berlumur uang dan manipulasi, demi memenuhi syahwat kekuasaan.
Politik uang – apalagi bila dilakukan secara TSM – merupakan salah bentuk pelanggaran yang paling sulit dibuktikan, namun paling merusak dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Sifatnya yang transaksional, tersembunyi, dan sering dilakukan dalam relasi interpersonal yang tertutup membuat penegakan hukumnya sangat menantang. Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah bentuk penghianatan terhadap esensi demokrasi itu sendiri. Lebih dari itu, politik uang merusak rasionalitas pemilih, menciptakan kompetisi yang tidak adil, serta melemahkan akuntabilitas pemimpin yang terpilih. Politik uang membelokkan orientasi rasionalitas pemilu menjadi transaksional – suara rakyat dibeli dengan uang, sembako, atau janji-janji materiil jangka pendek. Fenomena ini tentu akan semakin memperkuat relasi patron-klien yang mengakar dalam masyarakat, dan membuat pemilu kita rentan dimanipulasi oleh kekuatan ekonomi.
Oleh karena itu, keberanian Mahkamah untuk melihat politik uang dalam konteks yang lebih luas merupakan langkah penting untuk menyelamatkan demokrasi dari ancaman kooptasi dan manipulasi struktural. Ketika Mahkamah menyatakan bahwa pelanggaran TSM dapat dilakukan melalui agen, tim sukses, atau jejaring politik yang berafiliasi dengan calon, maka secara tidak langsung Mahkamah menggeser fokus pembuktian pelanggaran dari “siapa pelakunya” ke “bagaimana sistem kerjanya”. Pelanggaran pemilu khususnya dalam bentuk politik uang yang dilakukan secara TSM tidak lagi dapat dibatasi dalam kerangka pembuktian formalistik semata. Sebaliknya, Mahkamah membuka ruang untuk menilai konteks sosial-politik, aktor-aktor jejaring yang beroperasi di balik layar, serta dampak luas yang ditimbulkan terhadap kemurnian suara rakyat.
Putusan ini tentu memberikan implikasi besar bagi peran Bawaslu. Melalui putusannya, Mahkamah menuntut Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai mata dan telinga proses pemilu, tetapi juga sebagai penjaga gerbang integritas pemilu. Bawaslu harus aktif membaca skema-skema koalisi oportunistik yang menodai prinsip keadilan pemilu. Bawaslu dituntut untuk menginternalisasi peran sebagai institusi yang tidak hanya mengawasi pelaksanaan aturan, tetapi juga menegakkan keadilan pemilu secara aktif. Selain itu, Bawaslu dituntut mengembangkan instrumen pengawasan yang mampu menangkap kompleksitas modus pelanggaran yang bersifat TSM. Tidak cukup lagi mengandalkan pendekatan pasif berbasis laporan masyarakat, justru Bawaslu harus melakukan pengawasan berbasis intelligence electoral, yaitu upaya sistematis untuk memetakan relasi kekuasaan, aliran dana, dan pola mobilisasi yang berpotensi mencederai prinsip keadilan pemilu. Bawaslu perlu membangun metodologi pengawasan yang mampu membaca pola, jejaring, dan sistem kerja dari praktik politik uang. Dari sisi penegakan hukum, Bawaslu harus berani menggunakan kewenangannya secara progresif, termasuk dalam merekomendasikan diskualifikasi calon yang secara substansi terbukti mendapat keuntungan dari praktik politik uang melalui jejaringnya.
Dengan tafsir progresif Mahkamah ini, maka pekerjaan ke depan bagi Bawaslu menjadi jauh lebih strategis dan kompleks. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, menpertegas komitmen dan profesionalitas pengawas pemilu yang hanya tunduk pada visi besar Bawaslu, yakni mewujudkan keadilan pemilu, literasi etika pemilu yang lebih tajam, serta koordinasi yang lebih erat dengan semua stakeholder strategis pemilu dan masyarakat sipil. Bawaslu harus didorong menjadi institusi yang berpikir politis dalam bingkai etik konstitusional, bukan teknokrat yang hanya beroperasi berdasarkan manual prosedur. Singkatnya, keadilan pemilu memerlukan pembacaan holistik, tidak sekadar prosedural. Pemilu bukan hanya tentang angka dan suara, tetapi juga tentang keadilan dan kejujuran dalam proses kompetisi politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah momentum penting untuk melakukan reaktualisasi peran Bawaslu. Dalam konteks pemilu yang semakin kompleks dan penuh tantangan, kehadiran lembaga pengawasan yang kuat, independen, dan berwibawa adalah keniscayaan. Di sisi lain, pemilu yang adil dan berintegritas tidak cukup hanya dengan sistem yang baik, tetapi juga dengan aktor yang berani menegakkan keadilan pemilu yang substantif. Dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, Bawaslu adalah salah satu aktor utamanya. Tentu ini adalah peluang dan sekaligus tantangan bagi Bawaslu untuk menjelma sebagai institusi yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengawal demokrasi. Inilah saatnya Bawaslu membuktikan bahwa demokrasi yang bersih bukan utopia, melainkan komitmen yang dapat diwujudkan dengan keberanian, profesionalitas, dan keberpihakan kepada kedaulatan rakyat.
Dalam konteks ini, Bawaslu tidak lagi cukup berperan sebagai pengawas yang pasif dan prosedural, melainkan harus mengambil posisi strategis sebagai guardian of electoral integrity, penjaga garda depan atas nilai-nilai dasar pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Mahkamah melalui putusannya telah membuka jalan bagi penafsiran hukum yang lebih progresif dan berkeadilan substantif. Mahkamah menyadari bahwa kejahatan politik seperti politik uang TSM tidak selalu dapat ditangani dengan pendekatan formalisme hukum yang kaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawas pemilu yang cakap membaca konteks, jeli melihat pola, dan berani mengambil tindakan kolektif demi menjaga kemurnian suara rakyat.
Bawaslu adalah institusi yang diberi amanat tersebut oleh konstitusi dan undang-undang, maka orientasi kerja pengawas pemilu hanya perlu fokus pada pemenuhan amanat tersebut, bukan ikut serta merusak makna integritas dan keadilan pemilu. Di tengah derasnya arus pragmatisme politik dan godaan kekuasaan, pengawas pemilu harus tampil sebagai institusi yang berani melawan arus, berpihak kepada kebenaran, dan konsisten menegakkan prinsip-prinsip keadilan pemilu. Hanya dengan cara itulah, pemilu Indonesia tidak hanya bertahan secara prosedural, tetapi tumbuh secara substantif, yakni menjadi pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjunjung tinggi marwah konstitusi.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
