Andoolo, Sultrademo.co- Setelah satu pekan bergulir, dugaan kasus mahar politik yang melibatkan Bupati Konsel, Surunuddin Dangga dan Ketua Partai Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON) akhirnya dihentikan atau statusnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Ketua Bawaslu Konsel, Hasni menjelaskan, hari ini, 1 Agustus  2020 pukul 14.00 Wita, bertempat di Sentra Gakumdu Konawe Selatan, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan II (dua) tentang laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Registrasi Nomor : 01/PL/PB/28.00/VII/2020 dan Pelimpahan Laporan tindak pidana Pemilihan nomor : 032/K.Bawaslu.Prov.SG/PM.06.01/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020, tentang peristiwa dugaan pemberian mahar politik kepada ketua DPD Hanura Wa Ode Nurhayati (WON) dalam upaya mendapatkan surat tugas dan rekomendasi partai untuk kepentingan pencalonan Surunuddin Dangga pada pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2020.

Adapun yang menjadi pembahasan, lanjut Hasni yakni memeriksa hasil kajian oleh Bawaslu dan hasil penyelidikan oleh Penyidik tentang pemenuhan unsur sebagai tindak pidana pemilihan.

“Kesimpulannya terhadap laporan tersebut, penyelidik Bawaslu Konawe Selatan belum menemukan alat bukti guna pemenuhan unsur sebagai tindak pidana pemilihan, dan mengingat batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang telah habis maka laporan tersebut tidak dapat dinaikkan ke tahap selanjutnya (penyidikan),”katanya. Minggu 2/8.

Dijelaskan Hasni, bahwa perihal laporan dimaksud, tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan referensi melanjutkan dugaan itu.

Pihaknya telah memeriksa tiga saksi yang ditunjuk oleh pelapor di Bawaslu. Namun para saksi tersebut enggan untuk bersaksi.

“Jadi pelapor ini yang demo di Bawaslu Provinsi, dan laporannya hanya sebatas berita media. Termaksud saksi yang mereka tunjuk itu tidak mau bersaksi saat kami mintai keterangan, alasannya karena mereka tidak dikonfirmssi oleh pelapor tiba tiba dijadikan saksi. Para saksi itu adalah dari media yang merilis itu berita,” terangnya.

Baca Juga :  Meski Tak Berprestasi, UB Dukung Rusman Emba di Pilkada Muna

Hasni menambahkan, pihaknya juga telah ke Polda untuk meminta alat bukti tambahan, namun, lanjut dia, disana hanya diberikan bukti pengaduan yang dimasukan pihak Surunuddin, dan bukan alat bukti berupa kwitansi transaksi dugaan mahar itu.

Tambah Hasni, keterangan lanjutan sudah dimintai ke pihak Hanura, dalam hal ini sekretaris Hanura Sultra, tapi pengakuannya (Sekretaris Hanura,red) pihaknya sama sekali tidak menerima imbalan dana yang disebut mahar.

“Kami tidak konfirmasi langsung ke WON karena dia ada di Merauke, lewat telpon tidak terkonfirmasi, jadi karena batas waktu hanya tiga hari plus 2 hari untuk menyelesaikan kasus, jadi kita minta keterangan Sekretaris Partai Hanura, ” ujarnya.

“Kalau pengakuan Andre Darmawan, yah dia mengaku telah menganggap WON sebagai saudaranya, makanya dia beri uang dalam bentuk gelondongan, tapi bukan mahar, dan kita tidak bisa membuktikan itu bahwa dalam bentuk gelondongan apa dan uang apa,” tambahnya.

Atas itu, pihak Bawaslu Konsel, melalui Sentra Gakumdu menyepakati tidak menaikan dugaan kasus tersebut.

“Menurut penyidik dan kejaksaaan tidak bisa dinaikan tidak memenuhi syarat formil materil alat buktinya. Didalam pidana harus dibuktikan siapa menerima dan siapa yang memberi,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam rapat pembahasan dua ini dihadiri oleh Hasni S.Pi (Ketua Bawaslu Konsel) Awaluddin AK,S.HI (Kordiv  HPP Bawaslu Konsel), Muamar ,SP (Kordiv SDM Kawaslu Konsel), Marwan Arifin SH (Kasi Pidum /JPU), Enjang Slamet, SH (Kasi Pidsus / JPU), Aguslan, SH (Kasi BB / JPU), Syamsu Gunawan SH (Kasi Intel / JPU), Bustanil Arifin SH (JPU), LM Ruslan ,SH (Divisi HPP ),Mirdan,SH ( Divisi HPP ),AKP Fitrayadi, S.Sos, SH (Kasat Reskrim),AIPTU Syahrir, SH (Kaurmin Sat Reskrim),AIPDA Ade Rasako (Penyidik Pembantu), BRIPKA Jusri (Penyidik Pembantu), BRIPKA Petrus Sanda, SH (Penyidik Pembantu), BRIPTU Yuliamtnto, SH (Penyidik Pembantu).

Laporan : AK

Komentar