Belum Ada Visioner Pelayanan Bantuan Hukum Rakyat Kecil Sebagai Program Unggulan Para Calon DPR dan DPD Dapil Sultra

  • Whatsapp

Hidayatullah

(Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara)

Bacaan Lainnya

JaDI Sultra berpendapat bahwa bantuan hukum bagi rakyat miskin, beasiswa pendidikan, modal usaha dan jaminan kesehatan harus menjadi program unggulan yang mendesak direalisasikan bagi para Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra di Pemilu 2019 ini.

Problem mendasar masyarakat kita umumnya ialah soal pendidikan, kesehatan, lemahnya bantuan hukum ke masyarakat kecil, serta minimnya kesempatan masyarakat kecil untuk memulai berwirausaha.

Keempat persoalan itu adalah urusan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu saya berharap pada calon anggota DPR dan DPD kita jangan mengawang berimajinasi tinggi. Cukup untuk menuntaskan persoalan mendasar tersebut.
Dibaliho-baliho dan sticker banyak janji dan mimpi tapi tak apa itu citra diri. Banyak calon senator kita yang sudah gerilya masuk kelaur daerah pelosok terpencil, berdiskusi dengan warga-warga kita bahkan tidur dirumah penduduk. Apa yang mereka cari dan dapatkan ? Sudah pasti mereka meminta dukungan suara. Tapi serelah itu masyarakat ditinggalkan bermimpi.

_Dan banyak keluhan-keluhan warga masyarakat dan adik-adik dari pemilih pemula (milenial) bahwa mereka barusan bertemu dengan calon-calon mereka di Senayan, tapi mereka bingung dengan retorika ilmiah dan pidato aneh mereka. Bicara -Bicara saja, kita dengar-dengar sambil minum kopi dan teh serta snack setelah selesai diskusi bagi-bagi sticker, kalender dan lain-lain alat peraga. Habis itu pulangmi itu Caleg. Sampai sekrang tidak muncul-muncul. Ada nomor HP mereka titip tapi kita mau apakan, celetuk salah seorang warga yang diskusi dengan caleg untuk ke Senayan._

Padahal coba diperhatikan baik-baik, hampir di semua masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan, baik secara hukum, hak pendidikan, kesehatan dan hak untuk mendapatkan peluang berwirausaha.

Katakanlah titik berat kita dalam bidang hukum misalnya, masih banyak masyarakat miskin di Sultta yang tidak percaya diri jika harus berhadapan dengan hukum. Padahal sesungguhnya mereka korban kejahatan, namun karena takut dan tidak mengerti hukum. Andai pun telah melapor ke pihak berwajib misalnya, banyak juga diantara mereka yang kesulitan untuk mengakses sejauh mana proses hukum atas laporan yang mereka buat.

Saya pun secara pribadi dan sudah berencana dengan kawan-kawan yang sudah malang-melintang didunia advokasi punya keinginan membentuk LBHR sebagai Rumah Pelayanan Bantuan Hukum. Sifatnya inisiatif yang nantinya akan kita bentuk di tiap Kab/kota. Ide – ide ini sepetrtinya belum masuk di wacana diskursus visioner para calon-calon kita di Senayan baik DPR maupun DPD. Padahal hampir setiap saat rakyat miskin kita tanpa pendampingan hukum yang selalu menjadi korban kejahatan dan ketidak adilan.

Semenjak saya jadi aktivis advokasi dulu ide-ide ini telah kita sampaikan kepada para calon-calon kita yang mau menuju Senayan baik itu DPR RI maupun DPD RI tetapi kenyataannya NOL. Yang nampak justru proyek-proyek oriented saja diturunkan dari APBN ke daerah-daerah Kab/kota. Memang tidak ada salahnya tetapi banyak yang menguap. Karena setelah itu akan muncul saling klaim program antara eksekutif didaerah dan legislatif kita.

Padahal visioner pembelaan keadilan dan hukum sangat dibutuhkan masyrakat kita. Katakanlah seperti Pelayanan Bantuan Hukum itu tidak hanya menjadi soal urusan pendampingan dan edukasi hukum bagi rakyat kecil saja, tapi bisa menjadi Rumah Bantuan Hukum, itu juga akan menjadi pelayanan terpadu satu atap atau menjadi sumber informasi bagi rakyat kita dan jembatan penghubung dengan para wakilnya di Senayan. Karena persoalan supremasi hukum adalah persoalan bangsa yang pemecahnya pada tingkat nasional.

Semoga saja ada calon DPR dan DPD kita yang bisa merespons aspirasi ini…kita tunggu.

Pos terkait