Berpotensi Picu Gejolak Sosial, ARS Minta Kedatangan 500 TKA China Ditunda

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) pada 23 Juni mendatang ke PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) di kawasan industri, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menuai protes.

Sebelumnya, terkait rencana kedatangan 500 TKA tersebut telah disetujui oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan dalih TKA tersebut merupakan tenaga ahli.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh tak yakin semua TKA tersebut merupakan tenaga ahli.

Melalui rapat virtual bersama Gubernur dan Forkopimda Sultra, Abdurrahman Saleh meminta kepada Sesjen Wantannas untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar menunda kembali kedatangan 500 TKA ke Bumi Anoa yang dijadwalkan pada Selasa, 23 Juni 2020 mendatang.

ARS mengingatkan adanya potensi rusuh dan gejolak sosial di masyarakat Sultra jika kedatangan Tenaga Kerja Asing di Sultra tak ditunda.

“Kedatangan TKA China itu akan menjadi boomerang besar buat masyarakat Sultra”

“Selesaikan dulu semua tanggungjawabnya, baru mereka bisa datang. Dan pasti penuh gejolak, di DPRD ini terjadi heboh besar-besaran,” ujar ARS, dengan nada tinggi hingga meneteskan air mata. Rabu, (17/06/2020).

Menurut Abdurrahman Saleh, untuk mengizinkan para TKA China itu bekerja, harusnya tidak sekedar mempertimbangkan aspek kesehatan di tengah wabah virus corona.

“Perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing di Kawasan Industri di Morosi, perlu dievaluasi kepatuhannya,”ujarnya.

“Jangan karena mementingkan kondisi kita yang harmonis, forkopimda di daerah kita. Tunda dulu mereka, ini adalah tanggungjawab. Ada portofolio yang harus mereka selesaikan dulu, ini masukan. Setelah itu, ya mereka silahkan datang. Jangan memaksakan kehendak sehingga membumihanguskan kita” Tambahnya.

Menurutnya, kepatuhan perusahaan yang mempekerjakan TKA China, sebaiknya ikut jadi bahan pertimbangan.

“Saya rasa kita tidak anti investasi, tapi investasi itu harus memenuhi kewajibannya dengan benar. Karena ada indikasi investasi ini yang keliru, peran DPRD itu adalah menyerap semua aspirasi masyarakat, kemudian kita menyampaikan kondisi real yang terjadi. Nah, inilah yang dirasakan termaksud kedatangan 500 TKA,” Tutup, Abdurrahman Saleh.

Laporan : Ilfa
Editor : MA

Pos terkait