Capres Tanpa Visi

  • Whatsapp

Oleh : Laode Rahmat Apiti*

Pemilu yang akan dilaksanakan bulan April  tensi konflik nya mengalami kenaikan. Adu argumentasi diantara timses makin tak terbendungi bahkan dalam konteks tertentu terjadi perang HOAX.

Bacaan Lainnya

Adu taktik dan strategi bagian dari strategi masing masing tim sukses, tiap tim akan mengeluarkan berbagai jurus pamungkas untuk mencari simpati rakyat.

Menjual program dan kelebihan personal capres menjadi “pemanis” tim sukses untuk mendapat dukungan riil ditengah masyarakat.

Publik setiap hari disuguhkan berbagai berita aktivitas para capres dan cawapres kemana saja aktivitas mereka media massa selalu “membuntuti” agar publik mengetahui berbagai aktvitas politik tiap capres selain itu momentum yang tak kalah pentingnya yaitu pemaparan visi dan misi kandidat.

Salah satu tahapan penting yang dinantikan publik penyampaian visi dan misi kandidat. visi dan misi kandidat merupakan potret kinerja capres lima tahun kedepan. Tahapan ini sesungguhnya menjadi salah satu “nadi” pesta demokrasi lima tahunan.

Komisi Pemilihan Umum nampaknya ” membajak” tahapan tersebut sehingga penyampaian visi dan misi dibatalkan, akibatnya publik melakukan kecaman terhadap keputusan KPU.

Berbagai “hujatan” publik di media sosial dan cetak serta online terus mengalir sehingga KPU mengalami “surplus” kecaman serta mencurigai putusan tersebut karena tekanan salah satu kelompok politik.

KPU seharusnya tidak melakukan langkah bunuh “diri” dengan membatalkan penyampaian visi para kandidat karena momentum inilah yang dinanti-nantikan publik lantas mengapa KPU nekat membatalkan hal tersebut?.

Pembatalan penyampaian visi dan misi menimbulkan spekulasi politik sehingga memunculkan kegaduhan politik. Pro dan kontra tidak bisa dihindari akibatnya narasi publik terbagi dua yakni ada yang pro dan kontra.

Lantas apa saja dampak yang muncul terkait hal itu?. Secara sederhana penulis akan mengurai beberapa dampak terkait dengan pembatalan tersebut

PertamaPemahaman publik terkait visi dan misi kandidat tidak utuh dan atau dangkal.

Akibat capres tidak mengulas visi dan misi dihadapan publik maka keingintahuan masyarakat menjadi sirna karena sadar atau tidak sadar visi kandidat membutuhkan ruang eksplorasi dan dialektika sehingga masyarakat bisa memilah capres yang rasional programnya dan capres yang bombastis dan tidak rasional.

Bila hanya sebatas teks visi dan misi capres, maka ditengah  masyarakat akan menimbulkan berbagai penafsiran akibatnya pemahaman publik terkait visi dan misi tidak akan utuh dan atau tidak sempurna bahkan rakyat tidak akan memahami tujuan dan target visi dan misi kandidat.

Dengan pemaparan visi dan misi publik juga akan melihat gagasan dan konsep kedepan ketika program-program yang dituangkan dalam visi dan misi di eksplorasi langsung oleh para kandidat.

Kedua. Mencemari kredibilitas KPU. Sebagai penyelenggara seharusnya KPU tidak tunduk pada salah satu kepentingan politik dan kalau ini yang terjadi maka independensi KPU yang dibangun selama ini hancur lebur yang mengakibatkan legitimasi KPU ternoda karena telah memasung sendiri aturan yang telah dituangakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai mana kita ketahui Penyampaian visi dan misi  telah diatur dlm PKPU No. 33/2018 ttg perubahan kedua atas PKPU 28 / 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019.

Di PKPU tersebut menjelaskan bahwa Visi Misi dituangkan dalam metode kampanye peserta pemilu. Baik itu APK, Bahan Kampanye, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, medos.

Sudah menjadi “tradisi” lima tahunan kandidat capres menyampaikan visi dan misinya secara langsung dan kalau KPU telah membatalkan agenda strategis tersebut maka sama dengan pemain bola yang melakukan gol bunuh diri.

Ketiga. Melahirkan Pemilu yang memilukan. sungguh ironis memang kebijakan KPU padahal selama ini KPU menjadi salah satu fasilitator pendidikan politik masyarakat.

Penyampaian visi dan misi kandidat capres merupakan edukasi politik bagi masyarakat sehingga kita selektif untuk menentukan pilihan dan terhindarkan dari memilih  kucing dalam karung.

menghilangkan agenda ini maka pemilu yang diharapkan melahirkan pemimpin berkualitas tidak akan terwujud tapi yang jadi kenyataan justru pemilu yang memilukan karena kita di pentaskan “drama” politik yang ecek-ecek.

Dan semoga KPU tidak terjerumus menjadi pemain drama politik dan kembali ke jalan yang benar.

*Direktur Aman Center

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca sultrademo, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Pos terkait