Jum’at, 21 Juli 2017.
Kendari, (SultraDemoNews)- Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemantau Kebijakan Publik (JPKP) Wilayah Sultra, Jum’at (21/7/2017) menuntut transparansi anggaran dan indepensi Bawaslu beserta Timsel dalam melakukan perekrutan Panwaslu kabupaten/kota se-Sultra.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sultra, Hamiruddin Udu di hadapan JPKP meminta agar melaporkan Komisioner Bawaslu ke DKPP jika terbukti melakukan kesalahan baik itu dalam memfasilitasi penganggaran seleksi Panwas, maupun dalam menjaga Indepensi Bawaslu.
“Persoalan anggaran apakah Bawaslu sudah memfasilitasi cukup tim seleksi (Timsel) ini, sehingga tidak ada lagi proses transaksi-transaksi, antara timsel dan peserta, kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah transparan dan buka secara terang benderang berapa-berapa anggaran dan honornya mereka, dan Timsel tidak keberatan, dengan hal tersebut kita berharap tidak ada lagi transaksi dan kami akan melakukan penelusuran terkait informasi awal JPKP sekiranya ada Timsel yang main, terkait indepensi Bawaslu dan Timsel itu sudah menjadi kewajiban kami, kalau komisioner Bawaslu yang tidak independent maka silahkan laporkan ke DKPP, kalau itu Timsel kita akan proses yang bersangkutan, kita akan koreksi hasil kerja mereka supaya semua lebih baik sesuai aturan,” terangnya.
Terkait perbedaan jumlah calon yang lolos di setiap zona, misal, lanjut Hamiruddin, ada yang 11, ada yang 12, dan juga ada 13, itu sudah disampaikan bahwa sesuai pedoman.
“Yang 11 itu karena pada saat seleksi tertulis kemarin ada yang tidak hadir, sehingga hanya segitu yang lolos, kalau yang 13 karena pada saat perangkingan ada yang sama nilainya, sehingga semua kabupaten kita samakan 13,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris JKPP Sultra, Iksan Labua mengaku, akan mengawal jalannya proses tersebut, mengingat perlunya transparansi publik terkait dengan penganggaran, independensi Bawaslu serta hasil/nilai peserta ujian tertulis, wawancara maupun fit aned proper test.
“Kita pastikan akan mengawal seluruh tahapan penyeleksian Panwas, transparansi anggaran dan indepensi Bawaslu dan Timsel,” ucapnya.
Untuk diketahui, siang tadi tepatnya pukul 10.00 Wita, JPKP mengunjungi Bawaslu Sultra menuntut beberapa persoalan yang dianggap merusak tatanan demokrasi, seperti;
1. Transparansi anggaran mengenai perekrutan Panitia Pengawasan se – Sultra,
2. Independensi Komisioner BAWASLU & Panitia Seleksi perekrutan Panita Pengawasan Pemilu kabupaten/kota Se – Sultra,
3. Transparansi mekanisme perekrutan atau penjaringan calon panitia pengawasan Se – Sultra.
Reporter : Ariyani Fitriani
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
