Divonis bersalah, Sulkhani dan Riki Fajar Batal Jadi Anggota Dewan

  • Whatsapp

Kendari, SultraDemoNews, Meski telah sah ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra, dan Anggota DPRD Kota Kendari, Ketua DPW PKS, Sulkhani dan Sekretaris DPC PKS Kota Kendari Riki Fajar akhirnya harus merelakan kursi yang semestinya diduduki keduanya.

Sebelumnya Sulkhani dan Riki divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kendari atas dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan unsur ASN. Belakangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kendari mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan Alhasil Pengadilan Tinggi Sultra mengabulkan banding JPU dan memvonis Sulkhani dan Riki dua bulan penjara serta denda Rp 5 juta subsider 1 bulan.

Bacaan Lainnya

Atas hal itu, Ketua KPU Provinsi Sultra, La Ode Muhammad Nasir menjelaskan, Merujuk pada ketentuan dan sanksi larangan kampanye atas kasus dimaksud yang telah diputus oleh pengadilan tinggi terdapat dalam Pasal 493 UU 7 Tahun 2017.

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 280 ayat 2 huruf f
(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara;

Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pasal 285 UU 7 Tahun 2017 Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Mengenai penggantian calon, pada Pasal 92 PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Dalam hal proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU tidak mengikutsertakan calon tersebut dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak dan menuangkan ke dalam catatan kejadian khusus.

“Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan jika terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan calon dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan,” paparnnya, Jum’at (17/5/19). (AK)

  • Whatsapp

Pos terkait