Kendari, Sultrademo.co – Ditemui Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi SH mengaku merasa heran dengan hasil monev KI Pusat RI yang menempatkan Pemda Sultra dalam ketegori tidak informatif.
Demikian disampaikan, Ketua Pokja IKIP sekaligus Ketua KIP Sultra, Andi Hatta didampingi anggota Pokja lainnya diantaranya, Arafat, Hidayatullah, dan Husnawati, usai menemui Gubenur Ali Mazi di Rujab Gubernur Sultra, Selasa sore (9/3/21).
Setelah mendapat penjelasan kenapa Pemda Sultra masuk kategori tidak informatif, Ali Mazi langsung meminta segala keperluan fasilitas dan anggaran Pokja IKIP yang bekerja selama enam bulan serta anggaran dan fasilitas KIP Sultra selama satu tahun.
Selain anggaran dan fasilitas pendukung, Gubernur juga akan memerintahkan staf untuk mencarikan gedung sekretariat Komisi Informasi Publik Sultra.
Sekretariat ini akan digunakan Komisioner KIP maupun anggota Pokja IKIP.
“Ini semata-mata untuk mendorong kualitas keterbukaan informasi publik sehingga dengan sendirinya akan menaikkan status keterbukaan informasi publik Sultra,” katanya.
Sebab lebih 3 tahun keberadaan KIP Sultra, Gubernur Sultra mengira anggaran, fasilitas pendukung termasuk sekretariat sudah terpenuhi.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Andi Hatta, Gubernur Ali Mazi menegaskan, Pemda Sultra sangat mendukung keterbukaan informasi publik.
“Gubernur mendukung penuh Pokja IKIP dan KIP Sultra, baik dari sisi anggaran maupun fasilitas pendukung,” ujarnya.
Bahkan Gubernur langsung memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Sultra, Yusmin untuk segera mencarikan gedung sekretariat KIP dan Pokja IKIP termasuk pengadaan fasilitas pendukungnya.
“Gubernur berkali-kali menegaskan dukungannya dalam mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Sultra,” jelas Andi Hatta yang akrab dipanggil Andita. (MA)
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
