HMI Cabang Kendari Beberkan Ilegal Mining PT. Askon dan MLP, Dinas ESDM Bungkam

  • Whatsapp

KENDARI, SULTRADEMO. CO- Sektor pertambangan di Konawe Utara merupakan sektor yang berfungsi menambah pendapatan daerah paling besar, tercatat ada 145 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah Konawe Utara dimana luas wilayahnya telah menduduki 75% dari total wilayah daratan Konawe Utara.

Namun keberadaan kegiatan atau usaha tambang di Konawe Utara kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Sebut saja salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari.

Bacaan Lainnya

Dibeberkan, Ilham Nur Baco selaku Sekretaris Umum HMI Cabang Kendari, sejak tahun 2018, beberapa perusahaan tambang seperti PT. Askon dan PT. MLP telah melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan dalam wilayah IUP PT. Mesempo Dalle dan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan tersebut dilakukan tanpa ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Tidak hanya itu, PT. Askon dan PT. MLP dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle juga tidak dilengkapi dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), tidak ada Kepala Tehnik Tambang (KTT), Tidak ada Penempatan Jaminan Reklamasi sehingga aktifitas pertambangan tersebut adalah illegal.

Belum lagi PT. MLP membeli ore nikel dari PT. Askon yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan dengan menggunakan dokumen IUP PT. MLP seolah-olah ore nikel tersebut berasal dari wilayah IUP PT. MLP, padahal ore nikel yang dibeli oteh PT. MLP dari PT. Askom berasal dari wilayah IUP PT. Masempo Dalle atau dengan kata Iain PT. MLP telah dengan sengaja melakukan pemalsuan asal-asul barang (ore nikel) yang dijual tersebut dan terbukti bahwa 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel yang dijual/dikapalkan oleh PT. MLP tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra.

“Perbuatan PT. MLP dan PT. Askon yang leluasa melakukan kejahatan pertambangan dan kehutanan terjadi karena ada pembiaran khususnya dari Dinas ESDM Sultra, Dinas Kehutanan Sultra dan Kepolisian Daerah Sultra,” beber Sekum Cabang, Ilham Nurbaco, didampingi Kabid PTKP, Fadri Laulewulu, dan Wasekum Bidang Politik, dan Pemerintahan, Oscar Sumardin.

Atas fakta-fakta itu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari dengan tegas mendesak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara menghentikan segala bentuk aktivitas Pertambangan PT Astima Konstruksi (ASKON) dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP) yang berada di wilayah Izin PT Masempo Dalle.

Mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera turun ke lokasi guna melakukan penindakan terhadap Aktivitas PT ASKON dan PT MLP yang beroprasi di Wilayah IUP PT Masempo Dalle tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Mendesak Kapolda Sultra, Cq DITRESKRIMSUS untuk segera melakukan penyelidikan serta penindakan terhadap aktivitas illegal Mining dan perambahan kawasan hutan yang diduga kuat dilakukan oleh PT MLP dan PT ASKON di Desa Morombo Kec Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara

“Saat ini kami sedang memepersiapkan laporan tertulis, jika Dinas ESDM, Kehutanan dan Kepolisian Sultra tidak bisa menyelesaikan, kami akan melakukan aksi besar-besaran, dan meleyangkan surat ke Kemneterian ESDM, KPK dan Mabes Polri untuk menindak kasus ini, ” tutupnya.

Ditempat terpisah, sultrademo. co berusaha mengonfirmasi Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Namun Yusmin yang dihubungi via Watshap enggan memberi komentar. Sementara itu,  dari pihak perusahaan dimaksud,  tidak ada tanggapan sedikitpun ketika dikonfirmasi awak media. (AK).

  • Whatsapp

Pos terkait