Kendari, Sultrademo.co — Kota Kendari mencatat inflasi sebesar 0,33 persen secara bulanan (month to month) pada Maret 2026, mencerminkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan.
Hal tersebut terungkap dalam rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi yang disampaikan dalam rapat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari, Rabu (1/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kendari menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi daerah.
Mewakili Wali Kota Kendari, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Ir. Nismawati, M.Si menyampaikan bahwa data IHK dan inflasi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi.
Menurutnya, data yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian daerah, sehingga diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan BPS,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, Indeks Harga Konsumen Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 110,30. Sementara itu, inflasi secara tahunan (year on year) mencapai 2,95 persen dan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 1,16 persen.
Secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 0,28 persen. Sejumlah komoditas yang berkontribusi antara lain bahan bakar rumah tangga, beras, bensin, cabai rawit, ikan kembung, udang basah, kangkung, cumi-cumi, sigaret kretek mesin, serta baju muslim wanita.
Adapun secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,84 persen, terutama dipicu oleh kenaikan harga ikan kembung. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,77 persen, dipengaruhi oleh harga emas dan perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,48 persen, terutama dari tarif listrik.
BPS menjelaskan bahwa pengumpulan data harga dilakukan secara rutin di sejumlah pasar yang menjadi sampel, kemudian diolah menggunakan metodologi statistik nasional guna memberikan gambaran kondisi ekonomi secara komprehensif.
Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan berbagai pihak terkait. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
