Kendari, Sultrademo.co – Bantuan Tunai Sosial (BST) tahap 12 dan 13 tahun ini telah disalurkan, akan tetapi ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kota Kendari yang sudah tidak terdaftar sebagai penerima manfaat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kendari mengatakan pihaknya akan melakukan konfirmasi ke pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial dengan melakukan verifikasi daftar nama yang tidak terdaftar sebagai penerima.
“Kita sudah konfirmasi ke pusat dalam hal ini pihak Kementerian Sosial. Makanya masih kita verifikasi siapa saja yang harusnya jadi penerima dan yang tidak. Kemudian kita juga mau konfirmasi kenapa! apakah hanya persoalan administrasi atau memang ada hal lain yang mungkin sudah tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa rampung,” jelas Sulkarnain pada Kamis (15/04/21).
Terpisah Kabid Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari, Izhak Bulo mengatakan, untuk kuota Kota Kendari yang mendapatkan BST pada tahap 1 hingga 11 kurang lebih 18 ribu. Namun, karena pergantian menteri, sehingga ada peraturan baru, data yang dimiliki KPM harus sesuai dengan data di capil, sehingga KPM di Kota Kendari terjadi penurunan.
“Jadi ini yang menjadi dilema karena nama-nama yang hilang itu lumayan banyak yang mana pada tahap pertama hingga 11 itu sebanyak 18 ribu menjadi 10 ribu lebih sehingga sisa 7 ribuan dinyatakan tidak terdaftar namanya atau hilang,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya,
Ia mengaku pihaknya sudah melakukan verifikasi data yang layak dan yang tidak layak sampai dengan tanda tangan dari Wali Kota Kendari, namun dalam pengiriman data, justru kementerian mengambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, ada beragam alasan penerima BST dicoret dari daftar, mulai dari perubahan data penerima yakni tidak update KK, NIK, ada beberapa KPM yang ganti kartu keluarga dengan mengganti nama.
Kemudian ada warga yang dicoret dari penerima BST ketika mereka terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan non-tunai (BPNT).
“Kalau memang bansos mau begini, kenapa tidak ambil saja data dari DTKS sekalian, khususnya di Kota Kendari lumayan dengan kurang lebih 113 ribu jiwa, kalau bansos diambil dari situ saya rasa tidak masalah karena disitu sudah update datanya.Sehingga dari salah satu yang tidak lengkap datangnya dengan tidak dipenuhi, BLT-nya gagal atau namanya tidak terdaftar sebagai penerima,” ungkapnya.
Laporan : Hani
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
