JaDI Sultra Meminta Prioritas Tes Massal Terhadap 7 Daerah Pilkada di Sultra

  • Whatsapp

Oleh : HIDAYATULLAH, SH
Ketua Presidium JaDI Sultra

Selaku Ketua Presidium JaDI Sultra meminta kepada Gubernur Sultra beserta Tim Gugus Tugas Covid-19 agar serius melihat dan menangani perkembangan penanganan pencegahan Covid-19 di 7 daerah yang akan Pilkada 2020 di Sultra. Kami sarankan dibutuhkan efektifitas Tes Massal untuk Deteksi Covid-19 di 7 daerah kabupaten Pilkada tersebut. Apakah diperlukan tindakan masif dan massal untuk rapid tes dan/atau Swab test. Kamipun menyadari alat-alat test baik rapid maupun swab terbatas dan cukup mahal dan penggunaannya ada skala prioritas. Olehnya itu skala prioritas itu juga dimasukkan terhadap 7 daerah Pilkada di Sultra, agar pemungutan suara 9 Desember 2020 tidak ditunda untuk diperpanjang lagi seperti yang dimaksud dalam ketentuan UU No.6 tahun 2020 Pasal 120 ayat (1) angka (3), “Dalam hal pemungutan suara serentak pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam dan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR”.

Bacaan Lainnya

Ini selaras dengan perintah Presiden Joko Widodo yang jauh hari sudah memerintahkan pelaksanaan rapid test Covid-19 secara massal sejak Maret 2020.

Bahkan Presiden sudah merestui dan cukup getol mengadakan uji coba vaksin Covid-19 yang mana diprediksi akan dapat diketahui hasilnya dipertengahan atau penghujung tahun 2021. Tentunya Perintah Presiden tersebut dikeluarkan seiring lonjakan jumlah kasus virus corona di Indonesia. Bahkan Presiden mengeluarkan Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nonalam.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total kasus virus corona di Indonesia per Sabtu (29/8/2020) kasus positif mencapai 3.308 orang. Total yang meninggal mencapai 7.261 orang. Angka 3.308 kasus baru adalah rekor tertinggi tambahan kasus sejak kasus Corona pertama kali diumumkan di Indonesia. Coba bayangkan sampai akhir Agustus 2020 ini dalam dua hari berturut-turut, kasus positif Corona menembus angka 3.000.

Maka, kami JaDI Sultra meminta kepada Gubernur Sultra beserta tim Gugus Tugas Covid-19 untuk inisiatif memasukkan agenda dalam skala prioritas berkaitan rapid test dan/atau swab test massal dengan cakupan lebih besar di 7 daerah kabupaten kita yang akan Pilkada pada 9 Desember 2020. Kalau alat swab test sangat mahal dalam jumlah banyak, maka cukup prioritaskan penggunaan rapid test massal saja. Hal ini penting agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan. Karena jangan sampai mendekati hari pemungutan suara atau hari H justru baru terdeteksi, maka pasti muncul klaster covid-19 Pilkada atau pemungutan suara ditunda lagi. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab kalau Pilkada 2020 menjadi masalah ? Pemerintah ? Atau Gugus Tugas Covid-19 ? Ataukah Penyelenggara KPU dan Bawaslu ?.
Mulai sekrang perlu dibangun sistem kerja integralistik agar ada pihak yang berada di depan untuk memasang dada bertanggungjawab. Jangan nanti paska Pilkada 2020 bermasalah (semrawut disana -sini) lalu saling tuding yang ujung-ujungnya rakyat lagi jadi korban tudingan kesalahan dengan alasan tidak patuh pada protokol Covid-19. Padahal skenario buruk dan kelalain institusi – institusi negara dan penyelenggara Pilkada 2020 yang tidak becus.

Sekarang saja sudah mulai aneh-aneh di Penyelenggara Pilkada dengan kebijakan bahwa Bakal Calon KADA harus Swab test. Lalu kalaupun terkonfirmasi positif Covid-19 Balon Cakada tersebut tidak juga menggugurkan pencalonannya. Hanya diarahkan untuk isolasi diri. Pertanyaanya adalah; apakah penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu dan staf yang terlibat dalam penerimaan pada proses pencalonan), dan Parpol pendukung termaksud tim kampanye harus pula tes Swab ? Karena konsekuensinya sama untuk menciptakan Pilkada 2020 dengan prinsip sehat dan aman dari kontaminasi Covid-19. Lain soal kalau tes Swab itu berakibat ketika calon Positif Covid-19 bisa didiskualifikasi dari pencalonan maka wajib swab test untuk calon KADA tersebut. Tetapi kalau tidak berkonsekwensi gugur pencalonannya maka apakah Virus Corona memilih-milih korbannya untuk menularkan hanya untuk Calon KADA ?. Virus Corona ini tidak memandang siapapun sepanjang yang tidak taat dengan protokol kesehatan Covid-19 dipastikan tertular. Termaksud penyelenggara Pilkada rentan terhadap paparan Covid-19. Sedangkan petugas medis seperti dokter saja banyak yang terkontaminasi Covid-19 bahkan korban nyawa terjadi, apalgi penyelenggara yang bukan ahli medis tapi ahli Pemilu.

Sepanjang belum ada vaksin Covid-19 maka kita semua bertarung kuat-kuatan (imun kuat sembuh, tapi imun yang lemah beresiko dengan taruhan nyawa dengan Corona ini). Lalu atas dasar apa KPU hanya mewajibkan Balon Cakada untuk Swab test, harusnya Wajib semua Swab test sebagai kepatuhan kolektif terhadap protokol kesehatan Covid-19. Kalau alasannya bahwa alat tes Swab mahal, lalu kenapa KPU berani gelar Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ?. Harusnya kalau tidak sanggup jujur saja KPU dan Bawaslu untuk menyatakan kepada Pemerintah, DPR dan publik sebagai bentuk sikap Kemandirian, Kejujuran, Adil dan Kepastian hukum sebagai tindakan yang dikenal dalam prinsip penyelenggara pemilu.

Perlu di Ingat, satu nyawa kita harus pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Apalagi s.d tanggal 29 Agustus 2020 total yang meninggal di Indoensia sudah mencapai 7.261 orang. Khusus di Sultra data terakhir sudah mencapai 1.538 orang dengan kasus meninggal mencapai 26 orang pertanggal 29 Agustus 2020. Ini yang terdeteksi dalam penanganan tracking oleh tim Gugus Tugas Covid-19. Bagaimana yang tidak terdeteksi ?.

Perlu diketahui bahwa sejumlah negara yang lebih dulu mengalami wabah virus corona termaksud yang akan menggelar Pemilu lokal maupun nasional ditengah pandemi Covid-19 mengadakan tes massal terlebih dahulu untuk mendeteksi lebih dini warga yang diduga terinfeksi virus corona. Nah, kita di Indonesia dan khususnya di 7 Kabupaten Pilkada di Sultra apa dan bagaimana tes massal ?? Sungguh suatu langkah berani dan tidak mengedepankan keselamatan rakyat kalau gelaran Pilkada 2020 tampa mengetahui tracking melalui tes massal.

Maka selaku Ketua Presidum JaDI Sultra saya menantang kepada Gubernur Sultra, Tim Gugus Tugas Covid-19, Para Kepala Daerah dan Tim Gugus Tugas di 7 Kabupaten Pilkada untuk lakukan tes massal sebelum hari H gelaran Pilkada 9 Desember 2020. Ingat adagium “SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO: KESELAMATAN RAKYAT MERUPAKAN HUKUM TERTINGGI.”

JaDi Sultra berharap siapapun pemimpin dinegeri ini termaksud para Kepala Daerah dan Calon-Calon Kada untuk mengedepankan moralitas kemanusiaan dalam memimpin. Karena pemimpin merupakan wadah untuk menciptakan kemaslahatan publik. Bahkan dalam pandangan agama Islam mengenal istilah (al-mashlahah al-‘ammah). Di tangan seorang pemimpinlah ditentukan seperti apa nasib dan masa depan rakyat. Begitulah kira-kira dalam penghelatan Pilkada pada 9 Desember 2020 itu seperti apa wajah Pemimpin ini, apakah hanya untuk memperebutkan Jabatan kedudukan politik kekuasaan atau pula ikut memikirkan,
mewujudkan dan menciptakan keselamatan dan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Demikian semoga menjadi catatan penting dalam Pelaksanaan Pilakda 2020 ’ditengah pandemi Covid-19. Mari kita semua belajar dari kesalahan masa lalu untuk menjadi bagian dalam menata mozaik demokratisasi di negara Indonesia tercinta.

Pos terkait