KENDARI, sultrademo.co – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai banyaknya pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 saat melakukan deklarasi dan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Sultra sebagai bukti Gubernur Sultra Ali Mazi tidak punya pengaruh dan tidak memiliki kebijakan terukur dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini.

“Presiden dan Mendagri saja turun tangan memperingatkan kepada Calon Kada untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Gubernur Sultra kemana ?” Ujar Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah.

Menurut mantan Ketua KPU Sultra ini seharusnya gubernur yang terdepan dan lebih agresif menindak dan menegakkan disiplin di wilayah kepemimpinan sebagai perwakilan pemerintahan pusat didaerah.

sultrademo
sultrademo

Hidayatullah mempertanyakan sikap Gubernur Sultra, Ali Mazi yang belum menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 bahkan seolah-olah diabaikan. Padahal Inpres ini sudah lama terbit sejak 4 Agustus 2020 lalu.

Instruksi Presiden (inpres) tersebut terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian pandemik virus COVID-19.

“Kayanya tinggal Sultra yang belum menindak lanjuti inpres nomor 6/2020, padahal ini sangat urgen dan mendesak untuk kesehatan dan keselamatan rakyat Sultra. Lagi pula ada anggaran APBD 2020 Prov. Sultra sebesar Rp. 400 Miliar untuk penanganan pencegahan wabah Covid-19” terang Hidayatullah.

Untuk itu, Hidayatullah mengatakan, jika Gubernur serius ingin memutus rantai penyebaran virus COVID-19, seharusnya gubernur segera mengeluarkan Pergub dalam rangka melaksanakan Inpres No. 6/2020

Lebih lanjut Presidium JaDI Sultra ini menjelaskan, selain Inpres nomor 6/2020 juga ada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4/2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Virus Disease  COVID-19

Baca Juga :  Ribuan Massa Padati Deklarasi Tony Herbiansyah-Baharuddin

“Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19” jelasnya.

Lanjut Hidayatullah mengatakan, tujuan dari Pergub adalah untuk mewujudkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan dengan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegahan dan pengendalian COVID-19  serta meningkatan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Sampai hari ini di Sultra hanya Kota Kendari yang melaksanakan perintah presiden dan Mendagri tersebut, sementara Gubernur tidak jelas progressnya. Akhirnya masa pendaftaran calon kada kemarin dengan membludaknya massa tidak ada tindakan disiplin dan Penegakkan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid-19” jelasnya.

Hidayatullah mengatakan Pergub bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya menekan penyebaran COVID -19.

“Bagaimana aparat mau bertindak jika tidak ada dasar hukumnya” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, M. Ridwan Badallah seperti dikutip dari penasultra.id mengungkapkan bahwa pergub terkait tindak lanjut Inpres akan terbit dalam waktu dekat.

“Perwali Kendari sudah terbit, Insyallah Pergub dalam waktu dekat akan turun untuk memberikan sanksi kepada cakada yang tidak patuh terhadap pandemi Covid-19,” jelasnya.

Komentar